Di Indonesia Terancam Dihapus, Italia Justru Tetap Terapkan Gaji ke-13

Gaji ke-13, yang pertama kali diperkenalkan di Filipina pada tahun 1975 melalui Dekrit Presiden No. 851 oleh Ferdinand Marcos, hadir sebagai angin segar bagi kesejahteraan pekerja yang terjebak dalam stagnasi upah selama bertahun-tahun. Sejak itu, kebijakan ini merambah ke berbagai belahan dunia, termasuk Asia, di mana negara-negara seperti Indonesia dan India menjadikannya sebagai hak pekerja yang wajib.

Namun, di beberapa negara seperti Singapura dan Hong Kong, gaji ke-13 bersifat opsional, tergantung pada kebijakan perusahaan. Di Eropa, meski praktik ini umum, aturan hukumnya bervariasi; negara-negara seperti Italia dan Spanyol mewajibkan pembayaran gaji ke-13, sementara Inggris dan Prancis cenderung memberikannya sebagai bonus berdasarkan kebijakan masing-masing perusahaan.

Di Italia, gaji ke-13 atau yang dikenal dengan "tredicesima mensilit" bukan sekadar tradisi, melainkan sebuah kewajiban hukum yang menguntungkan para pekerja. Setiap bulannya, mereka yang menerima gaji bulanan berhak atas tambahan satu bulan gaji yang dibayarkan setiap Desember, memberikan angin segar menjelang liburan Natal.

Lebih menarik lagi, beberapa sektor memiliki perjanjian kerja khusus yang memungkinkan adanya gaji ke-14, atau "quattordicesima mensilit", yang biasanya cair di bulan Juli. Meskipun tidak semua pekerja berhak atasnya, karyawan di sektor-sektor seperti perdagangan dan perbankan sering kali menikmati keuntungan ini.

Dengan demikian, sistem gaji ke-13 di Italia dirancang untuk membantu pekerja menghadapi lonjakan biaya hidup saat akhir tahun, menjadikannya bagian integral dari struktur gaji yang diatur secara hukum.

Di Italia, penerapan gaji ke-13 terbilang cukup ketat dibandingkan negara-negara Eropa lainnya. Sementara Portugal dan Spanyol menawarkan dua kali pembayaran tambahan dalam setahun, Jerman dan Belgia memberikan gaji ke-13 sebagai bonus akhir tahun yang bervariasi tergantung pada perjanjian kerja atau kebijakan perusahaan.

Di Inggris dan Prancis, meskipun tidak ada regulasi resmi yang mengharuskan pembayaran ini, beberapa perusahaan tetap memberikan bonus berbasis kinerja. Sementara itu, di seberang lautan, Amerika Serikat tidak memiliki ketentuan untuk gaji ke-13, dengan banyak pekerja yang hanya mengandalkan bonus tahunan yang bergantung pada kinerja perusahaan.

Wacana penghapusan gaji ke-13 di Indonesia telah menciptakan gelombang reaksi dari berbagai kalangan. Para pekerja merasakan kecemasan akan hilangnya hak yang selama ini menjadi penopang dalam mengatur keuangan di akhir tahun, sementara pengusaha melihat langkah ini sebagai peluang untuk meningkatkan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan perusahaan di tengah ketidakpastian ekonomi.

Di sisi lain, sejumlah ekonom memperingatkan bahwa penghapusan gaji ke-13 dapat menggerus daya beli masyarakat, yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian nasional. Namun, ada pula suara yang menegaskan bahwa kebijakan gaji ke-13 seharusnya disesuaikan dengan kondisi industri dan kemampuan masing-masing perusahaan.

Gaji ke-13 telah menjadi simbol kesejahteraan pekerja di banyak negara, termasuk Indonesia, namun di belahan dunia lain, beberapa negara memilih untuk tidak mewajibkannya dan memberikan insentif lain berupa bonus kinerja.

Mengintip praktik di Italia yang tidak hanya mewajibkan gaji ke-13, tetapi juga menambah gaji ke-14 untuk sektor tertentu, menunjukkan bahwa sistem ini bisa berfungsi dengan baik jika didukung oleh kebijakan ketenagakerjaan yang kokoh. Kini, tantangannya bagi Indonesia adalah apakah kita siap menghapus gaji ke-13 atau justru memperkuat regulasi demi menciptakan iklim kerja yang lebih baik, seperti yang dilakukan Italia?

1. Apa itu gaji ke-13?