Kapanlagi.com - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, baru saja mengeluarkan sebuah instruksi yang cukup mengejutkan bagi para kepala daerah dari partainya. Dalam surat resmi yang ditandatangani langsung olehnya, Megawati dengan tegas meminta semua kepala daerah PDIP untuk tidak menghadiri retret kepemimpinan yang akan diadakan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, pada 21 hingga 28 Februari 2025.
Keputusan ini tentu saja memicu berbagai spekulasi, mengingat retret tersebut akan dihadiri oleh ratusan kepala daerah dari berbagai partai politik. Dalam instruksinya, Megawati juga meminta mereka yang sudah dalam perjalanan menuju Magelang untuk segera menghentikan langkah dan menunggu arahan selanjutnya.
Intruksi ini diambil di tengah suasana politik nasional yang semakin memanas, terutama setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bagaimana faktanya? Berikut ulasannya, dirangkum Kapanlagi.com, Jumat (21/2).
Dalam langkah yang tegas dan penuh strategi, Megawati Soekarnoputri, selaku Ketua Umum PDIP, mengeluarkan instruksi resmi kepada seluruh kepala daerah partai untuk tidak menghadiri retret kepemimpinan yang direncanakan di Akademi Militer, Magelang, pada 21-28 Februari 2025.
Surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 tersebut ditandatangani langsung oleh Megawati pada 20 Februari 2025, di mana dalam isi suratnya dijelaskan bahwa sebagai Ketua Umum PDIP, ia memiliki wewenang penuh dalam mengarahkan seluruh kebijakan partai, termasuk dalam hal partisipasi kader dalam acara-acara pemerintahan yang melibatkan unsur eksternal.
Selain itu, dalam instruksinya, Megawati juga menegaskan bahwa seluruh kepala daerah PDIP yang sudah dalam perjalanan menuju Magelang harus segera berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari DPP PDIP, sambil tetap menjaga komunikasi aktif dengan pusat komando partai untuk mengantisipasi perubahan kondisi politik yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
"Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21 28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," tertulis dalam surat.
Merdeka !!
Mencermati dinamika politik nasional pada hari ini, Kamis, 20 Februari 2025, khususnya setelah terjadi
kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristiyanto, di
Komisi Pemberantasan Korupsi RI.
Mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD-ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bahwa Ketua Umum
sebagai sentral kekuatan politik Partai berwenang, bertugas, bertanggungjawab dan bertindak baik ke
dalam maupun keluar atas nama Partai dan untuk eksistensi Partai, program, dan kinerja Partai, maka
seluruh kebijakan dan instruksi Partai langsung berada dibawah kendali bu Ketua Umum PDI
Perjuangan.
Selanjutnya DIINSTRUKSIKAN kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI
Perjuangan, sebagai berikut:
1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di
Magelang pada tanggal 21- 28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota
Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum.
2. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call.
Demikian instruksi harian ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
"Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call," sambung Megawati di surat.
Keputusan Megawati menarik seluruh kepala daerah PDIP dari retret di Akmil mencerminkan situasi politik yang semakin memanas, terutama setelah penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh KPK, yang menambah ketegangan di dalam partai.
PDIP melihat retret tersebut sebagai acara yang sarat muatan politis yang bisa memengaruhi posisi mereka di panggung pemerintahan, karena melibatkan pembekalan dari pejabat tinggi pemerintah yang berasal dari koalisi lawan dalam Pilpres 2024.
Langkah ini juga dianggap sebagai upaya konsolidasi internal untuk memastikan semua kepala daerah tetap selaras dengan kebijakan partai, sekaligus menjaga komunikasi strategis dengan pusat pemerintahan tanpa kehilangan kendali di dalam partai.
Dalam langkah cerdasnya, Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan kebijakan retreat sebagai persiapan bagi kepala daerah terpilih sebelum mereka resmi menjabat.
Di hadapan ratusan pemimpin yang baru dilantik di Istana Kepresidenan Jakarta, Prabowo menekankan pentingnya pembekalan dan refleksi agar tugas yang diemban dapat berjalan sesuai harapan. Ia pun mengundang mereka untuk berkumpul di Akademi Militer Magelang pada 21-28 Februari 2025.
"Saya kira saya tidak akan lama karena kita akan jumpa dalam retret yang akan dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri di Magelang. Saya akan jumpa saudara di situ dan mudah-mudahan saudara akan kuat. Yang ragu-ragu boleh mundur," kata Presiden Prabowo, dikutip dari ANTARA.
Instruksi ini dikeluarkan sebagai respons terhadap dinamika politik nasional, terutama setelah penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK.
Retret ini bertujuan untuk memberikan pembekalan kepemimpinan bagi kepala daerah yang baru dilantik agar dapat menjalankan tugas pemerintahan dengan lebih baik.
Ya, dalam surat resminya, Megawati meminta agar mereka segera menghentikan perjalanan dan menunggu instruksi lebih lanjut dari DPP PDIP.