Diperbarui: Diterbitkan:
Kapanlagi.com - Jusuf Kalla kembali mencetak sejarah dengan terpilih sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) untuk periode 2024-2029 dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-22 yang berlangsung meriah di Jakarta.
Pemilihan ini berlangsung secara aklamasi, di mana hampir seluruh dari 490 peserta Munas sepakat untuk memberikan amanah kepemimpinan kepada Kalla selama lima tahun ke depan. Namun, di balik momen bersejarah ini, muncul kontroversi yang mengguncang, yakni klaim adanya kepengurusan tandingan yang dipimpin oleh Agung Laksono.
Agung Laksono, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Pengawas Komite Donor Darah Indonesia (KDDI), tidak tinggal diam. Ia menyatakan siap bersaing dan mengklaim telah terpilih sebagai Ketua Umum PMI dalam Munas tandingan yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta. Situasi ini menciptakan dualisme kepemimpinan yang memicu ketegangan di tubuh PMI, bahkan berujung pada laporan ke pihak kepolisian oleh kubu Jusuf Kalla.
Menanggapi situasi yang memanas ini, Jusuf Kalla menekankan pentingnya etika dan kepatuhan terhadap anggaran dasar serta anggaran rumah tangga organisasi. Ia mengingatkan bahwa PMI harus tetap bersatu dan tidak terpecah, serta menegaskan bahwa setiap tindakan yang melanggar aturan organisasi dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Dengan tegas, Kalla mengajak semua pihak untuk menjaga integritas dan kesatuan PMI demi kepentingan kemanusiaan yang lebih besar.
Advertisement
Muhammad Jusuf Kalla, yang lebih akrab disapa JK, lahir pada 15 Mei 1942 di Wattampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, sebagai anak kedua dari 17 bersaudara dalam keluarga Haji Kalla dan Athirah.
Ayahnya adalah seorang pengusaha sukses yang mendirikan Kalla Group di Makassar. Setelah menuntaskan pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, JK melanjutkan studi di The European Institute of Business Administration di Prancis.
Kariernya dimulai di dunia politik sebagai anggota DPRD Sulawesi Selatan pada 1967-1968, sebelum melangkah lebih jauh sebagai CEO PT Hadji Kalla, perusahaan keluarga yang menjangkau berbagai sektor seperti transportasi dan konstruksi.
JK telah menorehkan jejak yang signifikan dalam politik Indonesia, menjabat sebagai anggota MPR dari Fraksi Golkar, Menteri Perindustrian dan Perdagangan di bawah Presiden Abdurrahman Wahid, serta Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat di era Megawati Soekarnoputri.
Puncak kariernya sebagai Wakil Presiden Indonesia dua kali, mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo, menjadikannya salah satu tokoh penting dalam sejarah politik tanah air.
(Ayo ikuti saluran WhatsApp KapanLagi.com biar enggak ketinggalan update dan berita terbaru seputar dunia hiburan tanah air dan juga luar negeri. Klik di sini ya, Klovers!)
Setelah menuntaskan pendidikan tinggi, Jusuf Kalla melangkah ke dunia politik dengan memulai karier sebagai anggota DPRD Sulawesi Selatan pada tahun 1967-1968.
Di tahun yang sama, ia dipercaya untuk memimpin perusahaan keluarga, PT Hadji Kalla, yang kemudian melesat pesat di bawah kepemimpinannya.
Karier politik JK semakin cemerlang ketika ia terpilih sebagai anggota MPR dari Fraksi Golkar pada tahun 1982 hingga 1999, sebelum diangkat oleh Presiden Abdurrahman Wahid sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan, meski masa jabatannya hanya bertahan hingga tahun 2000.
Namun, tak lama setelah itu, ia kembali dipercaya oleh Presiden Megawati Soekarnoputri sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat hingga 2004.
Puncak kariernya tercapai saat mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Wakil Presiden RI ke-6, dan ia kembali mengukir sejarah dengan menjabat sebagai Wakil Presiden RI untuk kedua kalinya di bawah kepemimpinan Joko Widodo.
Advertisement
Sejak tahun 2009, Jusuf Kalla telah menjadi sosok sentral dalam kepemimpinan Palang Merah Indonesia, menggerakkan berbagai program kemanusiaan yang krusial, mulai dari penanggulangan bencana hingga pelayanan donor darah.
Dengan dukungan luar biasa, ia terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PMI, memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga PMI dengan meraih lebih dari 50% suara dari para utusan yang hadir.
Kini, kepercayaan itu kembali diberikan kepadanya untuk memimpin PMI dalam periode 2024-2029, menegaskan komitmennya dalam misi mulia ini.
Pemilihan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) untuk periode 2024-2029 telah menjadi ajang perdebatan panas, ketika Agung Laksono muncul dengan klaim kepengurusan tandingan yang diakuinya terpilih melalui Musyawarah Nasional (Munas) yang dianggap sah oleh dirinya, namun ditolak keras oleh kubu Jusuf Kalla yang menilai langkah tersebut ilegal.
Ketegangan ini menciptakan dualisme kepemimpinan yang memicu konflik internal di PMI, bahkan berujung pada pelaporan Agung Laksono ke pihak kepolisian, menambah drama dalam perjalanan organisasi kemanusiaan ini.
Menanggapi perpecahan dalam kepemimpinan, Jusuf Kalla menegaskan betapa krusialnya etika dan kepatuhan terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi.
"Tindakan itu ilegal dan merupakan pengkhianatan. Kita harus melawan karena bisa membahayakan kemanusiaan. Sudah kami laporkan ke polisi, ini jelas melanggar hukum. Hanya segelintir orang yang terlibat, dan mereka sudah kami pecat karena melanggar AD/ART," tegas JK kepada wartawan pada Senin (9/12/2024).
Ia menekankan bahwa PMI harus tetap bersatu dan tidak terpecah, serta mengingatkan bahwa setiap pelanggaran terhadap aturan organisasi dapat dianggap sebagai tindakan melawan hukum.
Sejak tahun 2009, Jusuf Kalla telah berkomitmen untuk memperkuat sistem penanggulangan bencana, meningkatkan layanan donor darah, serta memperkuat respons darurat Palang Merah Indonesia (PMI), menjadikannya sosok yang tak tergantikan dalam upaya kemanusiaan di tanah air.
Jusuf Kalla resmi terpilih sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), setelah berhasil meraih dukungan yang memenuhi semua kriteria yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga PMI.
Sejak mengemban tugas sebagai pemimpin Palang Merah Indonesia (PMI) pada tahun 2009, Jusuf Kalla telah menjadi arsitek perubahan yang signifikan, menghadirkan nuansa modernisasi dan efisiensi dalam setiap aspek pelayanan organisasi.
Dualisme dalam kepengurusan muncul setelah Agung Laksono mengklaim hasil Munas tandingan yang dianggap ilegal oleh kubu Jusuf Kalla.
Kepemimpinan yang terbelah dapat menjadi ancaman serius bagi stabilitas organisasi, sekaligus merusak kepercayaan masyarakat terhadap Palang Merah Indonesia (PMI).
(Ayo ikuti saluran WhatsApp KapanLagi.com biar enggak ketinggalan update dan berita terbaru seputar dunia hiburan tanah air dan juga luar negeri. Klik di sini ya, Klovers!)
(kpl/rmt)
Advertisement
10 Potret Tamu Pernikahan Zumi Zola & Putri Zulhas yang Gak Kaleng-Kaleng, Dihadiri Jokowi hingga Prabowo
KapanLagi Buka Bareng BRI Festival 2025 Rilis Line Up Phase 1: Dari Reality Club hingga Juicy Luicy
Menjawab Kontroversi Perdebatan Genre for Revenge, Emo atau Pop Rock?
10 Potret Channella Anak Sambung Cut Tari yang Tak Kalah Cantik, Bestie dengan Sydney Adik Sambungnya
Potret Gemas Bobby Kertanegara Diundang Google, Jadi Kucing dengan Top Trending Search Google Sepanjang Tahun 2024