Kapanlagi.com - Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, baru-baru ini mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan publik dengan meminta maaf terkait dugaan kasus korupsi yang melibatkan perusahaan energi raksasa ini. Kasus yang mencuat diduga merugikan negara hingga Rp193,7 triliun, berkaitan dengan tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina dari tahun 2018 hingga 2023. Permintaan maaf ini disampaikan pada 3 Maret 2025, di mana Simon menegaskan komitmen Pertamina untuk aktif dalam penyelesaian kasus serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan.
Simon, yang lahir di Kamasi, Tomohon, Sulawesi Utara pada 3 Oktober 1979, adalah sosok yang tak asing di dunia industri. Ia merupakan alumni SMA Taruna Nusantara dan Institut Teknologi Bandung (ITB), dengan gelar sarjana Teknik Kelautan dan MBA dari Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB. Kariernya dimulai sebagai engineer di sektor hulu minyak dan gas di CNOOC, sebelum menjabat sebagai Komisaris Utama dan Independen di Pertamina. Ia resmi dilantik sebagai Direktur Utama pada 4 November 2024.
Dugaan korupsi ini mencuat terkait pengkondisian dalam Rapat Optimasi Hilir (OH), yang diduga bertujuan untuk menurunkan produksi kilang dalam negeri, sehingga meningkatkan ketergantungan pada impor bahan bakar minyak (BBM). Meski demikian, Pertamina telah melakukan pengujian terhadap 75 sampel BBM dan hasilnya menunjukkan bahwa kualitas produk mereka memenuhi standar yang ditetapkan. Permintaan maaf Simon merupakan respons atas kekhawatiran publik dan komitmen Pertamina untuk perbaikan tata kelola perusahaan. Berikut informasi selengkapnya, dirangkum Kapanlagi.com, Selasa (4/3).
Dikurip dari ANTARA, sosok Simon Aloysius Mantiri muncul sebagai figur yang menarik perhatian di dunia energi Indonesia. Dengan latar belakang pendidikan yang mengesankan, perjalanan kariernya dimulai dari bangku SMA Taruna Nusantara (1995-1998) sebelum melanjutkan ke Institut Teknologi Bandung (ITB), di mana ia meraih gelar Sarjana Teknik Kelautan pada tahun 2003. Tak puas hanya sampai di situ, Simon juga menambah wawasan bisnisnya dengan meraih gelar Master of Business Administration (MBA) dari Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB. Ia pun memperkaya pengetahuannya melalui program kepemimpinan di Blavatnik School of Government, Universitas Oxford, serta pendidikan singkat di Tsinghua University, Tiongkok.
Sebelum mengemban tanggung jawab sebagai Direktur Utama Pertamina, Simon telah mengukir prestasi di sektor energi. Pengalamannya sebagai engineer di blok hulu minyak dan gas South East Sumatra bersama China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) memberikan landasan yang kuat bagi pemahaman mendalamnya tentang industri ini. Sejak 10 Juni 2024, ia menjabat sebagai Komisaris Utama dan Independen Pertamina, memperkuat posisinya sebelum akhirnya terpilih sebagai Direktur Utama.
Pengangkatannya sebagai Direktur Utama Pertamina, yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri BUMN dalam RUPS PT Pertamina (Persero) SK-259/MBU/11/2024 pada 4 November 2024, menandai awal baru dalam kariernya. Namun, tantangan besar segera menghadang, dengan munculnya kasus dugaan korupsi yang melibatkan nama Pertamina. Dalam menghadapi situasi ini, sikap proaktif Simon yang meminta maaf dan berkomitmen untuk membantu penyelesaian kasus tersebut mencerminkan tanggung jawab dan keseriusannya dalam mengatasi permasalahan yang ada.
Kasus dugaan korupsi yang mengguncang dunia energi Indonesia mencuat setelah Kejaksaan Agung menetapkan Riva Siahaan, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, sebagai tersangka. Ia diduga terlibat dalam praktik pengadaan bahan bakar yang tidak sesuai spesifikasi, yang berpotensi merugikan negara hingga Rp 193,7 triliun.
Salah satu modus operandi yang menjadi sorotan adalah praktik blending atau pencampuran bahan bakar dengan kadar oktan lebih rendah sebelum dijual ke masyarakat. Praktik ini tidak hanya merugikan negara tetapi juga menimbulkan kekhawatiran mengenai kualitas BBM yang beredar di pasaran.
Skandal ini segera menarik perhatian publik, mengingat Pertamina adalah ujung tombak distribusi bahan bakar di seluruh nusantara. Reaksi masyarakat pun beragam, mulai dari kemarahan yang menggelegar hingga kekhawatiran mendalam tentang dampak jangka panjang terhadap harga dan ketersediaan BBM di pasaran.
Dalam momen yang penuh ketegangan, Simon Aloysius Mantiri, pemimpin tertinggi Pertamina, dengan tulus mengungkapkan permohonan maafnya kepada publik dalam sebuah konferensi pers di Grha Pertamina, Jakarta. Ia mengakui keresahan yang melanda masyarakat dan menegaskan komitmen Pertamina untuk melakukan perbaikan menyeluruh demi transparansi dan akuntabilitas.
Simon juga memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung yang tengah mengusut kasus ini, sebagai langkah penting untuk membersihkan Pertamina dari praktik-praktik ilegal. Permintaan maaf ini bukan hanya sekadar kata-kata, melainkan sebuah la
ngkah awal untuk meraih kembali kepercayaan masyarakat, meskipun tantangan masih ada, terutama dalam hal transparansi kebijakan perbaikan yang akan diambil.
Pada kesempatan kali ini, saya, Simon Aloysius Mantiri, sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero), menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia atas peristiwa yang terjadi beberapa hari terakhir ini, ini tentunya adalah peristiwa yang memukul kita semua, menyedihkan juga bagi kami dan tentunya kami ini adalah salah satu ujian besar yang dihadapi pertamina, kata Simon, mengutip Youtube Pertamina.
Dalam upaya memperkuat transparansi dan kualitas, Simon Aloysius Mantiri mengumumkan langkah berani dari Pertamina: melibatkan pihak ketiga independen untuk mengawasi kualitas BBM yang beredar di pasaran. Langkah ini bertujuan memastikan bahwa setiap tetes bahan bakar yang dijual kepada masyarakat memenuhi standar pemerintah.
Tak hanya itu, Pertamina juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan dengan membuka kanal pelaporan bagi siapa saja yang menemukan kejanggalan. Dengan inisiatif ini, diharapkan masyarakat dapat berkontribusi dalam menjaga keamanan dan kualitas bahan bakar yang mereka gunakan.
Komitmen ini menjadi tonggak penting untuk mengembalikan kepercayaan publik, meski efektivitasnya masih akan diuji dalam beberapa bulan ke depan.
"Kami sangat mengapresiasi tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan PT Pertamina (Persero) menyangkut tata kelola impor minyak mentah dan prouk kilang pada tahun 2018 sampai 2023," kata Simon.
Ia meminta maaf atas keresahan publik akibat kasus dugaan korupsi BBM yang melibatkan anak usaha Pertamina.
Meningkatkan kekhawatiran akan kualitas BBM dan potensi kenaikan harga bahan bakar di masa depan.
Memperketat pengawasan, melibatkan pihak independen, dan membuka kanal pengaduan masyarakat.