1. Asal Mula Istilah

Istilah "Partai Coklat" mencuat ke permukaan ketika Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, mengungkapkannya dalam sebuah wawancara pada 22 November 2024. Hasto menyoroti kelompok simpatisan Joko Widodo yang diduga berusaha mengintervensi jalannya politik dalam Pilkada serentak, dengan menuding adanya mobilisasi politik yang mirip dengan sistem kerajaan.

Kelompok ini, menurut Hasto, menyimpan agenda tersembunyi untuk melindungi kepentingan Jokowi. Pernyataan kontroversial ini pun segera viral setelah ditayangkan dalam sebuah program di YouTube, memicu perbincangan hangat di kalangan publik.

2. Pembahasan di DPR: Ada Apa dengan

Dalam rapat kerja Komisi I DPR yang digelar pada 25 November 2024, isu kontroversial kembali mencuat ketika anggota DPR dari Fraksi NasDem, Yoyok Riyo Sudibyo, mempertanyakan hubungan antara "Partai Coklat" dan netralitas institusi negara, termasuk kepolisian.

Meskipun pertanyaan tersebut mengundang perhatian, hingga kini belum ada bukti konkret yang mendukung tuduhan tersebut. Yoyok pun menyampaikan keprihatinannya, mengingat potensi dampak negatif isu ini terhadap integritas pemilu yang harus dijaga.

3. Tanggapan Joko Widodo atas Tudingan

Pada 29 November 2024, mantan Presiden Joko Widodo angkat bicara terkait tuduhan keterlibatannya dengan "Partai Cokelt." Dalam pernyataannya yang tegas, Jokowi mendesak semua pihak untuk membuktikan klaim tersebut dan menyarankan agar isu ini dilaporkan ke Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi (MK) jika ada bukti yang valid.

Ia menekankan bahwa tuduhan tanpa dasar hanya akan menambah keresahan di tengah masyarakat menjelang Pilkada, dan mengajak untuk menjaga suasana kondusif.

4. DPR Menyatakan Isu

Pada hari yang sama, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, dengan tegas membantah isu "Partai Coklat" yang beredar di masyarakat, menyebutnya sebagai kabar bohong atau hoaks. Dalam konferensi pers yang digelar di Ruang Rapat Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (29/11), ia menjelaskan bahwa tuduhan tersebut tidak logis, mengingat pemilu melibatkan banyak partai yang kerap berkoalisi.

"Apa yang disampaikan oleh segelintir orang terkait parcok dan sejenisnya kami anggap sebagai hoaks," ungkapnya.

Ia juga mengingatkan agar setiap pernyataan harus didasarkan pada bukti yang kuat, terutama bagi para anggota legislatif, demi menjaga kredibilitas lembaga dan mencegah ketidakstabilan politik.

5. Imbas Isu: Laporan ke Mahkamah Kehormatan DPR

Isu "Partai Coklat" kini mengguncang internal DPR, dengan beberapa anggota legislatif yang terlibat dalam penyebaran narasi tersebut resmi dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Proses investigasi pun akan segera dimulai, melibatkan pemanggilan saksi dan pengumpulan bukti yang diperlukan.

Meskipun Habiburokhman enggan mengungkap identitas anggota DPR yang dilaporkan, ia menegaskan bahwa setiap tuduhan yang tidak didukung bukti yang kuat dapat berujung pada sanksi etik yang serius.

6. Apa itu Partai Coklat?

Istilah ini diduga mengacu pada sekelompok pendukung setia Jokowi yang dituduh memiliki pengaruh besar dalam menentukan hasil Pilkada, menciptakan gelombang kontroversi di tengah dinamika politik yang semakin memanas.

7. Apakah benar ada keterlibatan kepolisian dalam ?

Ketua Komisi III DPR dengan tegas membantah tuduhan yang beredar, menyebutnya sebagai hoaks yang sama sekali tidak berdasar.

8. Bagaimana tanggapan Joko Widodo?

Presiden Jokowi dengan tegas menampik segala tuduhan yang mengaitkan dirinya dalam isu tersebut, sambil mengajak semua pihak untuk membawa bukti-bukti ke ranah hukum agar kebenaran dapat terungkap.