BPDP Perkuat Kolaborasi dengan Pemkab, Dorong Perkebunan Rakyat Makin Produktif dan Berdaya Saing

1. Pemkab Punya Peran Penting Dekat dengan Pekebun

Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Umum BPDP Zaid Burhan Ibrahim mengatakan pemerintah kabupaten memiliki posisi strategis dalam pembangunan perkebunan. Pasalnya, pemerintah daerah berada paling dekat dengan para pekebun dan lebih memahami kondisi serta kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing.

Menurut Zaid, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dibutuhkan agar pembangunan perkebunan tidak hanya berfokus pada peningkatan produktivitas di sektor hulu, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah di sektor hilir.

"BPDP memiliki instrumen pendanaan dan program, sementara pemerintah daerah memiliki kedekatan dengan masyarakat dan pemahaman terhadap kondisi di lapangan. Kami berharap kolaborasi ini dapat membuat pelaksanaan program menjadi lebih cepat, tepat sasaran, dan memberikan dampak yang lebih besar," tambahnya.

Salah satu program yang menjadi perhatian adalah Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP Normansyah Syahruddin menilai pemerintah kabupaten dapat membantu mempercepat proses pengusulan dan verifikasi calon penerima serta lahan, penyelesaian legalitas, penguatan kelembagaan pekebun, hingga memastikan ketersediaan benih unggul.

"Pemerintah kabupaten merupakan mitra penting karena paling dekat dengan pekebun. Dukungan pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk membantu mempercepat proses pengusulan dan verifikasi calon penerima dan lahan, penyelesaian legalitas lahan, penguatan kelembagaan pekebun, serta memastikan ketersediaan benih unggul yang memenuhi persyaratan," kata Normansyah.

Hingga 19 Agustus 2026, program PSR telah menjangkau 187.782 pekebun dengan total luas lahan mencapai 428.745 hektare. Dukungan dana yang telah disalurkan tercatat sebesar Rp12,86 triliun.

"Kalau ada proses yang bisa dipercepat di daerah, tentu kami berharap dapat dibantu untuk dipercepat. Semakin baik koordinasi antara pemerintah daerah dengan BPDP, semakin cepat pula manfaat program dirasakan oleh pekebun," ujarnya.

2. Bukan Cuma Soal Produksi, SDM dan Riset Juga Jadi Fokus

Pengembangan sektor perkebunan juga tidak berhenti pada persoalan lahan dan produksi. Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP Mohammad Alfansyah menyoroti pentingnya peningkatan sumber daya manusia serta riset agar industri perkebunan Indonesia semakin maju dan mampu bersaing.

"Pengembangan SDM dan riset merupakan investasi jangka panjang bagi perkebunan Indonesia. Kita ingin masyarakat di daerah memiliki akses terhadap pendidikan dan pelatihan yang relevan, sementara hasil riset yang dikembangkan juga dapat menjawab kebutuhan nyata di lapangan," ujar Alfansyah.

Pemerintah kabupaten diharapkan dapat membantu memperluas informasi dan akses masyarakat terhadap program pengembangan SDM BPDP. Pemerintah daerah juga bisa berperan dalam mengidentifikasi kebutuhan serta potensi daerah yang dapat dikembangkan melalui riset.

Sejak 2016, program pendidikan dan pelatihan BPDP telah memberikan manfaat kepada 13.265 penerima beasiswa dan 32.152 penerima pelatihan. Khusus pada 2026, kuota penerima beasiswa ditingkatkan menjadi 5.000 orang untuk jenjang pendidikan D1 hingga S1.

Melalui APKASI Expo 2026, BPDP berharap komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten semakin kuat. Dengan begitu, berbagai program perkebunan dapat berjalan lebih cepat dan manfaatnya bisa dirasakan oleh lebih banyak masyarakat.

"Pada akhirnya, pembangunan perkebunan bukan hanya tentang tanaman atau angka produksi. Ini tentang bagaimana kita menghadirkan kesejahteraan bagi pekebun, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan menyiapkan masa depan sektor perkebunan. Karena itu, mari kita kuatkan sinergi antara BPDP, pemerintah daerah, dan para pekebun," tutup Zaid.