BPI Gelar Pra-Kongres I Demi Satukan Visi Perfilman Nasional

Diperbarui 20 Februari 2026 04:19 WIB

BPI Gelar Pra-Kongres I (cr:istimewa)

Kapanlagi.com - Badan Perfilman Indonesia (BPI) semakin serius membenahi wajah perfilman Tanah Air. Lembaga mandiri ini baru saja menggelar Pra-Kongres I, sebuah langkah strategis yang menjadi bagian dari rangkaian Road to Kongres IV tahun 2026. Acara ini menjadi bukti nyata komitmen BPI untuk memperkuat fondasi organisasi sekaligus menyatukan arah kebijakan perfilman nasional yang selama ini dinanti-nanti.

Berbeda dari kongres-kongres sebelumnya, kali ini BPI menerapkan mekanisme dua tahap pra-kongres. Tujuannya sangat jelas, yakni agar pembahasan isu-isu krusial bisa dilakukan secara lebih matang dan melibatkan partisipasi aktif dari seluruh elemen perfilman. Pra-Kongres I sendiri sukses menghadirkan berbagai organisasi pemangku kepentingan perfilman, baik yang hadir secara langsung maupun melalui daring.

Fokus utama dalam pertemuan ini adalah penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Hal ini dinilai vital sebagai landasan tata kelola organisasi yang lebih modern dan akuntabel. Selain itu, agenda mendesak lainnya adalah percepatan realisasi Rencana Induk Perfilman Nasional (RIPN), yang digadang-gadang bakal menjadi peta jalan strategis bagi industri film Indonesia ke depannya.

13 Film Bioskop Indonesia yang Tayang Bulan Februari 2026, Dari Horor hingga Drama

Akses artikel seputar film Indonesia hanya di Liputan6.com.

1. Pentingnya Kompas Bagi Industri FIlm

Celerina Judisari di Pra-Kongres I (cr:istimewa)

Plt. Ketua Umum BPI, Celerina Judisari, menekankan pentingnya memiliki kompas yang jelas bagi industri perfilman. Menurutnya, tanpa arah yang pasti, industri ini akan sulit berkembang secara maksimal dan berkelanjutan.

"Industri tidak bisa berjalan tanpa kompas. Melalui AD/ART yang kuat, kita mempertegas legitimasi organisasi. Melalui RIPN, kita menyatukan arah kebijakan agar tidak lagi terfragmentasi atau berjalan parsial. Industri film harus bergerak dalam satu visi yang terstruktur dan berkelanjutan," ujar Celerina Judisari dengan tegas.

13 Film Bioskop Indonesia yang Tayang Bulan Februari 2026, Dari Horor hingga Drama

(Setelah 8 tahun menikah, Raisa dan Hamish Daud resmi cerai.)

2. Celerina Soroti Pentingnya Data

Momen Pra-Kongres I (cr:istimewa)

Lebih lanjut, Celerina juga menyoroti pentingnya data dalam pengambilan kebijakan. Ia percaya bahwa data yang akurat adalah kunci untuk merumuskan strategi yang tepat sasaran, bukan sekadar asumsi belaka.

"Dalam hal ini, integrasi data menjadi faktor krusial. Tanpa data yang terukur dan terintegrasi, kebijakan akan bersifat asumtif. Dengan data yang kuat, kita dapat merumuskan strategi berbasis fakta, mengukur pertumbuhan industri secara objektif, serta memastikan dukungan pemerintah dan investasi swasta tepat sasaran," tambahnya.

Na Willa Siap Ramaikan Lebaran 2026, Trailer dan Poster Sudah Rilis!

3. Penyelenggaraan Pra-Kongres I

Peserta Pra-Kongres I (cr:istimewa)

Pra-Kongres I ini terselenggara berkat kolaborasi apik antara BPI dan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, serta dukungan dari sektor swasta seperti Telkomsel. Kehadiran narasumber dari Bappenas dan Kementerian Ekonomi Kreatif juga semakin memperkaya diskusi, menunjukkan sinergi kuat antara pemerintah, lembaga perfilman, dan pelaku usaha.

Syaifullah Agam, Direktur Film, Musik, dan Seni Kemendikbudristek, mengapresiasi langkah BPI ini. Ia menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen penuh mendukung penyusunan RIPN yang melibatkan BPI sebagai mitra strategis.

Dharty Manullang Tampil Garang sebagai Mamak Batak, Ternyata Simpan Pesan Haru untuk Para Ibu

4. Harapan untuk Perfilman Indonesia

Dengan langkah-langkah strategis ini, perfilman Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi tuan rumah di negeri sendiri, tetapi juga mampu bersaing di kancah global. Film bukan sekadar hiburan, melainkan aset budaya dan ekonomi yang harus dikelola dengan visi yang besar.

"Melalui forum Pra-Kongres ini, pemerintah melihat adanya komitmen kuat dari para pemangku kepentingan perfilman nasional untuk membangun industri film nasional, dengan kebijakan yang terintegrasi, mulai dari perbaikan tata kelola, penegakan hukum, penataan ekosistem digital, hingga perlindungan dan peningkatan kompetensi insan film nasional," ungkap Syaifullah Agam.

13 Film Bioskop Indonesia yang Tayang Bulan Februari 2026, Dari Horor hingga Drama