Kanwil DJP Jawa Timur III Sosialisasikan Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak

1. Kenali Program PSA, Kesempatan Wajib Pajak Mengurangi Sanksi Administratif

Salah satu kebijakan yang menjadi perhatian dalam kegiatan ini adalah program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif (PSA). Kebijakan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mendorong kepatuhan sukarela Wajib Pajak sekaligus memberikan kesempatan kepada mereka yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif tertentu.

Sanksi yang dimaksud meliputi bunga, denda, maupun kenaikan. Namun, setiap jenis sanksi memiliki ketentuan dan persyaratan yang berbeda, termasuk periode pemenuhan kewajiban perpajakan yang menjadi dasar pengajuan.

Melalui KEP-239/PJ/2026, DJP memberikan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif bagi Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan. Meski demikian, fasilitas ini tidak menghapus kewajiban pembayaran pokok pajak dan tidak otomatis berlaku bagi seluruh Wajib Pajak.

Artinya, Wajib Pajak tetap harus mengajukan permohonan serta memenuhi persyaratan administratif dan ketentuan pembayaran atau pelaporan sesuai dengan jenis sanksi yang ingin diajukan.

Paryan menjelaskan bahwa kebijakan ini menjadi salah satu bentuk upaya pemerintah dalam menghadirkan keadilan sekaligus memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk meringankan beban sanksi administratif.

"Ini adalah wujud nyata dari upaya pemerintah menghadirkan keadilan, sekaligus membuka kesempatan bagi Wajib Pajak yang memenuhi syarat untuk meringankan beban sanksi administratif mereka. Namun, kebijakan ini tidak akan berjalan optimal jika masyarakat tidak memahaminya secara utuh, terutama mengenai syarat dan batas waktu pelaksanaannya yang berbeda-beda untuk tiap jenis sanksi," ujar Paryan.

2. Libatkan Penyuluh Pajak, Bahas Syarat hingga Mekanisme Pengajuan

Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam, kegiatan ini turut menghadirkan Penyuluh Pajak Kanwil DJP Jawa Timur III, Abdul Muis dan Anas Agung. Keduanya memaparkan sejumlah poin penting dalam PMK Nomor 71 Tahun 2026 serta mekanisme pelaksanaan program PSA berdasarkan KEP-239/PJ/2026.

Materi yang dibahas mencakup jenis sanksi administratif yang dapat diajukan, persyaratan permohonan, besaran pengurangan, batas waktu pemanfaatan fasilitas, hingga contoh penerapannya dalam berbagai kondisi perpajakan.

Tidak hanya mendengarkan pemaparan, para perwakilan media juga mendapat kesempatan untuk berdiskusi dan mengajukan pertanyaan seputar implementasi kebijakan tersebut. Sesi ini diharapkan dapat membantu jurnalis memahami aturan secara lebih utuh sebelum menyampaikannya kepada publik.

Paryan juga menegaskan bahwa pemberitaan yang objektif, berimbang, dan edukatif sangat dibutuhkan agar masyarakat tidak keliru dalam memahami ketentuan perpajakan. Dengan penyampaian informasi yang lebih sederhana, kebijakan yang sebelumnya dianggap rumit diharapkan bisa menjadi pengetahuan praktis bagi Wajib Pajak.

Ia berharap semakin banyak masyarakat yang memahami program PSA sehingga dapat memanfaatkan fasilitas tersebut sesuai persyaratan dan batas waktu yang telah ditentukan.

Melalui kegiatan Media Gathering ini, Kanwil DJP Jawa Timur III berharap hubungan baik dengan insan media dapat terus terjalin. Sinergi tersebut juga menjadi bagian dari komitmen DJP dalam meningkatkan literasi perpajakan, membangun kepercayaan publik, serta mendorong kepatuhan sukarela Wajib Pajak demi mendukung penerimaan negara dan pembangunan nasional.

Bagi Wajib Pajak yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif (PSA), dapat menghubungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat terdaftar atau Kanwil DJP Jawa Timur III. Melalui layanan tersebut, Wajib Pajak bisa mendapatkan penjelasan dan konsultasi mengenai ketentuan, persyaratan, serta tata cara pengajuan fasilitas PSA.