Manfaatkan Keringanan PKB hingga 35%, Pemprov DKI Jakarta Ajak Masyarakat Tertib Pajak
Kondisi lalu linta kota Jakarta. (KLY/Johan Tallo)Kapanlagi.com - KLovers, ada kabar baik buat kamu yang memiliki kendaraan bermotor di Jakarta! Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menghadirkan keringanan pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hingga 35 persen. Program ini berlaku mulai 21 November hingga 31 Desember 2026, sehingga masyarakat punya kesempatan untuk membayar pajak kendaraan dengan nominal yang lebih ringan.
Kebijakan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1169 Tahun 2026 tentang Pemberian Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor pada 18 November 2026. Besaran potongannya pun berbeda, bergantung pada urutan kepemilikan atau penguasaan kendaraan.
Untuk wajib pajak orang pribadi, kendaraan pertama memperoleh keringanan sebesar 5%, kendaraan kedua 20%, kendaraan ketiga 25%, dan kendaraan keempat 30%. Sementara itu, kendaraan kelima dan seterusnya mendapatkan keringanan tertinggi sebesar 35%. Untuk kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh badan, Pemprov DKI Jakarta memberikan keringanan pokok PKB sebesar 5%.
Advertisement
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati, menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus upaya mendorong kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
“Jakarta adalah milik kita semua. Setiap warga memiliki peran, dan setiap kontribusi masyarakat sangat berarti bagi kota ini. Melalui keringanan ini, kami berharap masyarakat dapat merasa lebih terbantu dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraannya. Karena dari langkah sederhana dan kepedulian kita bersama, Jakarta dapat terus tumbuh menjadi kota yang lebih baik bagi semua,” ujar Lusiana.
Selain memberikan keringanan, Pemprov DKI Jakarta juga memastikan proses pemanfaatan kebijakan ini berlangsung secara praktis.Wajib pajak tidak perlu mengajukan permohonan khusus, karena keringanan akan diberikan secara otomatis melalui penyesuaian pada sistem informasi manajemen pajak daerah saat melakukan pembayaran atau penyetoran PKB selama periode kebijakan berlangsung.
Kendaraan yang Tidak Termasuk Penerima Keringanan
Meski demikian, keringanan ini tidak berlaku untuk kendaraan yang digunakan sebagai angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, serta kendaraan untuk keperluan sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Melalui kebijakan ini, Pemprov DKI Jakarta mengajak masyarakat, khususnya wajib pajak yang belum melakukan daftar ulang kendaraan, untuk memanfaatkan kesempatan keringanan sebelum periode berakhir pada 31 Desember 2026.
Pemberian keringanan ini juga diharapkan dapat mendorong tertib administrasi perpajakan serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan Jakarta.
Informasi lebih lanjut mengenai kebijakan keringanan pokok PKB dapat diperoleh melalui situs resmi Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id atau layanan call center informasi pajak daerah di nomor 1500-177.
(Lesti Raih penghargaan Female Artist of the Year di Asian Television Awards.)
(kpl/gil)
Advertisement











































