4 Macam-Macam Demokrasi di Indonesia Sejak Tahun 1945 - Sekarang

1. Demokrasi Parlementer

Macam-macam demokrasi di Indonesia (credit: flicker)

Macam-macam demokrasi di Indonesia yang pertama adalah demokrasi parlemen, yang menonjolkan peranan parlementer serta partai-partai. Akibatnya, persatuan selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.

Sistem parlementer ini mulai berlaku sejak sebulan sesudah kemerdekaan diproklamirkan dan kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan 1950. Banyak para ahli menilai bahwa demokrasi parlementer kurang cocok untuk Indonesia, karena lemahnya benih-benih demokrasi sistem parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Menurut kamus Oxford, demokrasi parlementer adalah demokrasi yang representatif pada perwakilan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan, namun mengakui hak individu dan kebebasannya. Sedangkan menurut kamus Cambridge, demokrasi parlementer adalah demokrasi yang berdasarkan prinsip liberalisme atau paham kebebasan pada pemerintahannya. Demokrasi liberal berakhir di Indonesia dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Dekrit yang salah satu isinya menyatakan kembali kepada UUD 1945 itu, secara langsung menyatakan bahwa demokrasi parlementer berakhir.

2. Demokrasi Terpimpin

Macam-macam demokrasi di Indonesia (credit: flicker)

Setelah dikeluarkannya Dekrit tahun 1959, Indonesia kembali kepada UUD 1945. Namun pada masa ini tidak sepenuhnya dilaksanakan. Presiden sebelumnya sudah mengeluarkan pernyataan tentang demokrasi terpimpin pada saat sidang Dewan Konstituante tahun 1956. Demokrasi terpimpin ini telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Masa ini kuat ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin meluas.

Banyak sekali tindakan yang menyimpang atau menyeleweng terhadap ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar seperti pada tahun 1960 Ir.Soekarno sebagai presiden membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum. Padahal dalam penjelasan Undang-Undang 1945 secara eksplisit ditentukan bahwa presiden tidak mempunyai wewenang untuk membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih dengan hasil pemilihan umum. Berakhirnya pemerintahan Ir. Soekarno menjadi akhir dari berlakunya demokrasi terpimpin di Indonesia yang kemudian digantikan dengan demokrasi pancasila.

3. Demokrasi Pancasila

Macam-macam demokrasi di Indonesia (credit: flicker)

Demokrasi pancasila menjadi macam-macam demokrasi di Indonesia yang ke tiga. Masa ini presiden tetap mempunyai tugas dan wewenang sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dengan kekuasaan tidak terbatas. Ada konstitusi dan undang-undang di bawahnya yang membatasi. Presiden membentuk kabinet kerja yang bertanggungjawab kepadanya untuk membantu menjalankan penyelenggaraan pemerintahan. Adanya partai sebagai saran aspirasi rakyat tetap ada, namun dibatasi hanya ada tiga partai yaitu PPP, Golkar, dan PDI. Ketiga partai ini ditegaskan harus menggunakan pancasila sebagai ideologinya.

Demokrasi pancasila merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Tap MPRS/MPR dalam rangka meluruskan penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Namun dalam perkembangannya, peran presiden justru semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain.

4. Demokrasi Pancasila Era Reformasi

Macam-macam demokrasi di Indonesia (credit: flicker)

Setelah orde baru berakhir, Indonesia mulai memasuki era reformasi dimana pemerintah Habibie mulai menjalankan demokrasi dengan menyuburkan kembali alam demokrasi di Indonesia dengan jalan kebebasan pers dan kebebasan berbicara.

Dari beberapa jenis demokrasi yang diterapkan di Indonesia tersebut, demokrasi Indonesia tetap berpegang teguh pada Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai bukti bahwa demokrasi di Indonesia masih kokoh, sistem demokrasi ini juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.