Kapanlagi.com - Agung Laksono, salah satu tokoh politik senior yang tak asing lagi di Indonesia, kembali mencuri perhatian publik. Kali ini, sorotan datang setelah Jusuf Kalla melaporkan Agung ke polisi terkait konflik internal di Palang Merah Indonesia (PMI). Situasi ini semakin memanas setelah Musyawarah Nasional PMI 2024, di mana Jusuf Kalla terpilih sebagai ketua umum secara aklamasi.
Konflik ini tidak hanya menarik perhatian masyarakat, tetapi juga mengungkap sisi lain dari Agung Laksono, yang memiliki jejak panjang dalam politik, organisasi, dan dunia bisnis. Dengan pengalaman sebagai Ketua DPR RI, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, serta anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Agung telah menjadi figur sentral di panggung nasional selama bertahun-tahun. Namun, kontroversi terkini ini menyoroti aspek etika dalam organisasi yang memicu perdebatan hangat di kalangan publik.
Laporan yang diajukan oleh Jusuf Kalla juga menimbulkan dugaan adanya dualisme kepemimpinan di PMI, menambah lapisan kompleksitas dalam polemik ini. Lantas, apa yang sebenarnya melatarbelakangi konflik ini? Dan bagaimana perjalanan karier Agung Laksono hingga saat ini?
Agung Laksono, sosok yang lahir di Semarang pada 23 Maret 1949, menapaki perjalanan pendidikan di SMA Negeri 4 Medan sebelum melanjutkan ke Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia (UKI).
Semasa kuliah, ia mulai merasakan ketertarikan yang mendalam terhadap dunia organisasi, yang kemudian menjadi fondasi kokoh bagi kariernya di ranah politik dan organisasi.
Tak hanya berhenti di pendidikan formal, Agung juga memperkaya wawasannya melalui pelatihan internasional, seperti Eisenhower Programme di Amerika Serikat, yang membentuk pandangannya secara global dan berkontribusi signifikan terhadap kesuksesannya di berbagai bidang.
Agung, sosok yang telah mengukir jejaknya di dunia politik sejak era Orde Baru melalui Partai Golkar, mengawali kariernya sebagai anggota DPR RI dari tahun 1987 hingga 2009, dan mengukuhkan namanya sebagai Ketua DPR pada periode 2004-2009.
Dalam setiap langkahnya, ia selalu menekankan pentingnya DPR sebagai suara rakyat, menjadikannya wakil yang tak hanya duduk di kursi kekuasaan, tetapi juga memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Selanjutnya, sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dari 2009 hingga 2014, Agung memimpin berbagai program sosial dan pembangunan yang berpengaruh, menjadikan dirinya sebagai figur sentral yang tak tergantikan dalam partai dan pemerintahan.
Agung tak hanya berperan aktif dalam organisasi seperti AMPI dan HIPMI sebagai ketua umum, tetapi juga mengemban tanggung jawab sebagai pemimpin Kosgoro 1957, sebuah pilar penting bagi Partai Golkar yang mencerminkan dedikasinya dalam mengembangkan kader-kader masa depan.
Jejaknya di kancah internasional semakin menguatkan visi dan misinya, dengan kehadirannya di berbagai konferensi global yang memperluas jaringan dan mendukung upayanya dalam bidang sosial dan ekonomi.
Kontroversi panas meletus di tubuh Palang Merah Indonesia (PMI) setelah Agung Laksono gagal mencalonkan diri sebagai Ketua Umum, memicu ketegangan antara dua kubu yang berseberangan.
Dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-22, Jusuf Kalla, petahana yang kembali terpilih secara aklamasi, dihadapkan pada tantangan dari Agung yang menggelar Munas tandingan dengan klaim dukungan lebih dari 20 persen anggota.
Jusuf Kalla menuduh Agung mendirikan PMI versi tandingan yang dianggap ilegal, bahkan melaporkan tindakan tersebut ke polisi, menyebutnya sebagai "pengkhianatan" yang merusak nilai-nilai kemanusiaan.
Sementara itu, Agung bersikeras bahwa Munas yang dipimpinnya didukung oleh 240 dari 392 anggota PMI yang hadir, dan meminta semua pihak untuk menghormati proses hukum sambil menunggu keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM.
Ia meyakini bahwa langkahnya adalah perjuangan untuk kebenaran, bukan pelanggaran hukum.
Walaupun dihormati berkat sumbangsihnya, Agung tak luput dari sorotan tajam terkait langkah-langkah politik yang diambilnya. Jusuf Kalla pun mengingatkan bahwa Agung memiliki jejak serupa di organisasi-organisasi lain, seperti Golkar dan Kosgoro.
Meski begitu, sosoknya tetap menjadi pilar penting dalam kancah politik dan organisasi nasional, sering kali memicu perdebatan hangat di kalangan elite maupun masyarakat luas.
Agung, seorang lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia (UKI), kini tengah menempuh petualangan baru sebagai peserta Eisenhower Programme di Amerika Serikat, membuka lembaran baru dalam perjalanan kariernya yang menjanjikan.
Dengan jejak karier yang gemilang, ia pernah menjabat sebagai Ketua DPR RI, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, dan juga berperan sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden, menunjukkan dedikasinya yang tak tergoyahkan dalam mengabdi untuk bangsa.
Konflik meletus setelah Agung dituduh mendirikan Persatuan Mahasiswa Indonesia (PMI) tandingan, menyusul kegagalannya dalam mencalonkan diri sebagai ketua umum.