Kapanlagi.com - Pengangkatan Natalius Pigai sebagai Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Kabinet Merah Putih 2024-2029 telah mencuri perhatian publik dengan gemilang! Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan nama Pigai sebagai salah satu menteri dalam kabinetnya pada Minggu (20/10/2024) di Istana Negara, Jakarta.
Sebagai putra asli Papua yang memiliki rekam jejak yang kaya dalam advokasi HAM, Pigai datang dengan segudang pengalaman dan komitmen yang kuat untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat, terutama bagi mereka yang terpinggirkan. Dengan semangat dan dedikasi yang tak tergoyahkan, Pigai siap mengawal suara-suara yang sering kali tak terdengar. Ini adalah langkah besar menuju keadilan dan kesetaraan bagi seluruh rakyat Indonesia!
Natalius Pigai, sosok pejuang hak asasi manusia asal Paniai, Papua Tengah, menjadi suara yang tak terbendung dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat Papua. Lahir dari keluarga sederhana, ia tumbuh bersama dua saudaranya, Yulius dan Hengky, di tengah kekayaan tradisi dan tantangan yang melingkupi tanah Papua.
Dengan tekad yang kuat, Pigai menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Pemerintahan Masyarakat Desa Yogyakarta dan meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan. Tak hanya itu, ia juga memperkaya pengetahuannya melalui berbagai pelatihan non-formal, mulai dari statistika di Universitas Indonesia, pelatihan di LIPI, hingga kepemimpinan di Lembaga Administrasi Negara, menjadikannya sosok yang mumpuni dalam memperjuangkan keadilan bagi tanah kelahirannya.
Perjalanan karier Pigai yang menginspirasi dimulai dari langkah sederhana sebagai juru parkir, lalu berlanjut sebagai tenaga honorer, CPNS, hingga akhirnya meraih posisi puncak sebagai Menteri Hukum dan HAM RI. Dalam sebuah unggahan di Instagram, ia mengenang perjuangan kerasnya dan menyemangati para ASN lainnya dengan pesan yang penuh semangat, "Pegawai negeri rendahan yang mencapai puncak karier tertinggi. Jangan pernah menyerah wahai ASN!"
Kariernya dimulai sebagai staf khusus di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi antara 1999 hingga 2004, di mana ia juga dikenal sebagai moderator dialog interaktif di TVRI, mengupas isu-isu politik dan pemerintahan bersama berbagai tokoh. Pengalaman Pigai terus berkembang saat ia menjabat sebagai Konsultan Deputi Pengawasan di BRR Aceh-Nias dan terlibat dalam tim asistensi di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri pada 2010-2012. Tak hanya itu, ia juga aktif di Yayasan Sejati, memperjuangkan hak-hak kelompok terpinggir seperti masyarakat Papua, Dayak, Sasak, dan Aceh.
Dalam sebuah unggahan yang menggugah di Instagram, Natalius Pigai membagikan cerita inspiratif tentang perjalanan hidupnya yang penuh liku. Lahir dari keluarga sederhana di pedalaman Papua, Pigai mengingat masa kecilnya yang penuh tantangan, termasuk mengenakan koteka hingga kelas 3 SD.
Pada tahun 1994, dengan tekad yang membara untuk mengubah nasib keluarganya, ia meninggalkan kampung halamannya dan merantau ke Yogyakarta, dibekali uang Rp300 ribu dari sang ibu dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. "Keluarga saya hidup miskin di belantara Papua. Tinggal di Yogyakarta dengan tukang becak," tulisnya, mengisahkan perjalanan hidup yang penuh semangat dan inspirasi.
Usai dilantik, Natalius Pigai mengusulkan lonjakan anggaran Kementerian HAM dari Rp64 miliar menjadi Rp20 triliun, sebuah langkah berani yang dianggap krusial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan.
Dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Pigai dengan tegas menyatakan bahwa dana tambahan ini akan difokuskan pada program pendidikan HAM bagi generasi muda di desa-desa seluruh Indonesia. "Saya memiliki visi dan misi yang jelas, bukan untuk merusak, tetapi untuk membangun," tegasnya dengan semangat yang menggebu.
Tak hanya berperan di panggung pemerintahan, Pigai juga mengabdikan dirinya dalam organisasi masyarakat, seperti Yayasan Sejati. Yayasan ini berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat yang terpinggirkan di berbagai pelosok Indonesia, termasuk di tanah Papua yang kaya akan budaya dan sumber daya.
Program ini hadir dengan misi mulia untuk membangkitkan kesadaran hak asasi manusia di kalangan generasi muda, khususnya di komunitas desa. Dengan harapan yang tinggi, inisiatif ini akan melahirkan generasi yang tidak hanya paham, tetapi juga peduli terhadap hak asasi manusia, sehingga mereka dapat menjadi agen perubahan yang tangguh di lingkungan mereka.
Pigai menegaskan bahwa alokasi anggaran tambahan ini sangat krusial untuk memperkuat program pemenuhan hak asasi manusia masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar yang esensial seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal.
Pigai adalah sosok yang tak hanya berpengalaman, tetapi juga terdidik secara formal di bidang pemerintahan. Ia telah melengkapi pengetahuannya dengan berbagai pelatihan, mulai dari statistika hingga kepemimpinan, yang semakin memperkuat kemampuannya dalam mengatasi berbagai isu Hak Asasi Manusia. Dengan latar belakang yang mumpuni, Pigai siap menghadapi tantangan dan memperjuangkan keadilan sosial dengan penuh dedikasi.