Mengenal Nautilus Pigai, Menteri HAM yang Viral Karena Pengakuan Soal Pasangannya

1. Natalius Pigai: Lahir di Keluarga Sederhana

Natalius Pigai, sosok inspiratif yang lahir di Paniai, Papua Tengah, tumbuh dalam keluarga sederhana di pedalaman yang penuh liku-liku kehidupan. Sejak kecil, ia menghadapi berbagai tantangan, termasuk harus mengenakan koteka hingga kelas tiga SD.

Namun, dengan semangat tak tergoyahkan untuk mengubah nasib, ia merantau ke Jawa pada tahun 1994 dan melanjutkan pendidikannya di Yogyakarta, di mana ia berhasil meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan dari Sekolah Tinggi Pemerintahan Masyarakat Desa.

Tak puas hanya dengan itu, ia juga mengikuti berbagai pelatihan non-formal, termasuk pelatihan kepemimpinan di Lembaga Administrasi Negara. Kariernya dimulai sebagai staf khusus di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan dengan cepat ia melangkah menuju puncak sebagai Menteri HAM.

Komitmennya yang teguh terhadap isu-isu hak asasi manusia menjadikannya tokoh penting dalam advokasi hak-hak masyarakat, terutama di tanah kelahirannya, Papua. Meski perjalanan kariernya dipenuhi prestasi, ia juga tak lepas dari kontroversi yang selalu menarik perhatian publik.

2. Kontroversi Natalius Pigai

Menteri HAM Natalius Pigai selalu berhasil menarik perhatian publik dengan berbagai pernyataan dan kebijakannya yang kontroversial. Salah satu yang paling mencolok adalah usulnya untuk menaikkan anggaran kementerian dari Rp60 miliar menjadi Rp20 triliun, demi mendirikan pusat pendidikan HAM di seluruh Indonesia, termasuk universitas berstandar internasional.

Namun, program Rp100 juta per desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran HAM menuai kritik tajam, karena banyak yang meragukan efektivitas dan kemungkinan penyalahgunaan dana tersebut, mengingat sejarah kelam pengelolaan dana desa.

Tak hanya itu, rencana Pigai untuk menambah lebih dari 2.500 pegawai baru dianggap terlalu ambisius untuk kementerian yang masih terbilang muda.

Bahkan, kebiasaannya merokok cerutu di depan publik pun menjadi sorotan, dianggap tidak layak bagi seorang pejabat negara. Meski begitu, Pigai tetap teguh pada pendiriannya bahwa setiap langkah dan kebiasaan memiliki alasan yang mendasarinya.

3. Pengakuan Soal Pasangan yang Jadi Perbincangan

Pernyataan Natalius Pigai mengenai hanya memiliki tiga pacar dalam kurun waktu 13 tahun telah menggugah berbagai reaksi. Ia menegaskan bahwa keterbukaan dalam hubungan pribadi adalah cerminan integritas yang patut dicontoh oleh pegawai, serta menunjukkan bahwa kehidupan pribadi seorang pejabat mencerminkan kualitas kepemimpinan yang bersih.

"Saya sudah 13 tahun menjanda, hanya tiga pacar, dan saya tidak pernah macam-macam. Media sosial saya terbuka, tidak ada yang bisa meneror saya, karena saya baik. Selingkuh? Tidak boleh! Kalau ketahuan, saya copot," ungkap Pigai tegas, sambil mengingatkan pejabat di Kementerian HAM agar tidak 'main mata' dengan lawan jenis.

"Kejujuran adalah kunci, dan saya sudah membuktikannya kepada kalian," tambahnya dengan penuh keyakinan.

4. Kiprah Natalius Pigai Sebagai Pembela HAM

Sebelum mengemban tugas sebagai menteri, Pigai telah lama menjadi suara lantang dalam pembelaan hak asasi manusia, terlibat aktif dalam berbagai organisasi masyarakat sipil, termasuk Yayasan Sejati yang berjuang untuk hak-hak kelompok terpinggirkan seperti masyarakat Papua, Dayak, dan Aceh.

Dengan latar belakang sebagai peneliti, ia membawa perspektif yang mendalam dalam merumuskan kebijakan HAM, meyakini bahwa hak asasi bukan sekadar urusan individu, melainkan juga tanggung jawab bersama.

Dalam jabatannya sebagai Menteri HAM, Pigai bertekad untuk mengintegrasikan nilai-nilai hak asasi manusia ke dalam kebijakan pemerintahan, meskipun langkah-langkahnya sering kali menghadapi kritik tajam dari berbagai kalangan.

5. Apa saja kontroversi Natalius Pigai?

Beragam kontroversi mengemuka, mulai dari usulan anggaran yang fantastis, kebijakan dana desa yang memicu perdebatan, hingga pandangan yang berbeda mengenai pasangan yang diusung.

6. Apa kontribusi Pigai di bidang HAM?

Pigai tak henti-hentinya berjuang untuk mengangkat suara kelompok-kelompok yang terpinggirkan, sambil merancang kebijakan yang berlandaskan pada hak asasi manusia demi kesejahteraan masyarakat.