Kapanlagi.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) baru saja membuat keputusan mengejutkan dengan memecat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution dari keanggotaan partai. Pengumuman resmi ini disampaikan melalui surat dari DPP PDIP pada 14 Desember 2024 dan dibacakan secara terbuka di hadapan para kader partai.
Keputusan ini langsung memicu berbagai spekulasi di kalangan publik, terutama terkait timing dan alasan pemecatan yang terjadi setelah selesainya kontestasi politik Pilpres 2024 dan Pilkada serentak. PDIP menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk menjaga etika, moralitas politik, serta disiplin partai yang dinilai telah dilanggar oleh ketiga tokoh tersebut.
Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, menegaskan, "Kita memiliki nilai etik dan moralitas politik untuk menjaga martabat Jokowi sebagai Presiden yang harus dihormati selama menjabat."
Lantas, apa sebenarnya yang melatarbelakangi keputusan kontroversial ini? Mari kita telusuri kronologi lengkap dan alasan mendalam di balik pemecatan yang mengguncang panggung politik Indonesia ini.
Pada 16 Desember 2024, suasana di markas PDIP menjadi tegang saat Ketua DPP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, secara resmi mengumumkan pemecatan Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution dari keanggotaan partai.
Di hadapan seluruh kader PDIP se-Indonesia, Komarudin membacakan Surat Keputusan yang mengejutkan, mengungkapkan bahwa tidak hanya ketiga tokoh tersebut, tetapi juga 27 anggota lainnya yang melanggar aturan partai akan dipecat. Dengan tegas, ia menyatakan, "DPP partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap saudara Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan saudara Bobby Nasution."
Surat Keputusan bernomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024, 1650/KPTS/DPP/XII/2024, dan 1651/KPTS/DPP/XII/2024 pun menegaskan bahwa mereka dilarang melakukan aktivitas atau menduduki jabatan yang mengatasnamakan PDIP, menandai babak baru yang penuh kontroversi dalam perjalanan partai.
Pertanyaan yang menggugah perhatian banyak orang adalah mengapa pengumuman pemecatan ini baru muncul sekarang, bukan saat hiruk-pikuk Pilpres 2024. Menurut Deddy, PDIP sengaja menunda pengumuman ini untuk menjaga stabilitas politik di tanah air.
"Setelah pemilukada usai, barulah kami memiliki kesempatan untuk berkumpul dengan pimpinan partai dari seluruh provinsi guna mengevaluasi kader-kader yang melanggar aturan. Ini bukan hanya soal Jokowi dan keluarganya, tetapi juga menyangkut kader di seluruh Indonesia," jelasnya.
PDIP berkomitmen untuk menyelesaikan kontestasi politik tanpa mengganggu dinamika yang ada. Keputusan ini diambil setelah evaluasi menyeluruh terhadap kader yang dianggap melanggar AD/ART serta kode etik partai, sehingga pemecatan ini adalah langkah tegas yang diambil secara sistematis, bukan keputusan yang terburu-buru.
Menanggapi pemecatan yang mengejutkan ini, Gibran Rakabuming Raka dengan tegas menyatakan bahwa ia menghormati keputusan PDIP. "Kami menghargai dan hormati putusan partai," ungkapnya singkat saat ditemui di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Gibran kini lebih memilih untuk mengalihkan fokusnya dalam mendukung Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam menjalankan roda pemerintahan ke depan. Ketika ditanya soal kemungkinan bergabung dengan partai lain, Gibran hanya menjawab misterius, "Tunggu saja."
Sementara itu, Jokowi dan Bobby masih enggan berkomentar panjang lebar mengenai pemecatan ini, namun langkah PDIP yang memutuskan hubungan dengan ketiganya jelas menunjukkan bahwa partai tidak lagi bertanggung jawab atas setiap langkah mereka.
PDIP mengambil langkah strategis dengan menunda pengumuman pemecatan, demi menjaga martabat Presiden Jokowi dan menghindari munculnya spekulasi negatif di tengah hiruk-pikuk kontestasi politik yang semakin memanas.
Keputusan ini mencerminkan upaya partai untuk menjaga stabilitas dan menciptakan suasana yang kondusif dalam dinamika politik yang sedang berlangsung.
Mereka terjerat dalam kontroversi karena dinilai melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, serta memberikan dukungan kepada calon di luar keputusan resmi PDIP untuk Pemilihan Presiden 2024.
Gibran menunjukkan sikap yang penuh penghormatan terhadap keputusan partai, sambil menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan semangat yang tinggi, ia siap berkontribusi dalam setiap langkah yang diambil untuk memajukan bangsa.
Tak hanya Jokowi, Gibran, dan Bobby yang menjadi sorotan, tetapi juga ada 27 kader lain yang harus menerima konsekuensi tegas berupa pemecatan. Keputusan ini menunjukkan bahwa langkah berani diambil untuk menjaga integritas dan disiplin di dalam partai.