AMSI, BPI, dan AVISI Bersatu Lawan Pembajakan Digital Demi Selamatkan Industri Kreatif

1. Tingkatkan Kesadaran Masyarakat Risiko Mengakses Situs Bajakan

Tak hanya menyasar industri kreatif, kerja sama ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko mengakses situs bajakan. Selama ini, pembajakan digital bukan hanya menyebabkan kerugian bagi pemilik hak cipta, tetapi juga membuka peluang terjadinya pencurian data pribadi, penyebaran malware, hingga ancaman keamanan siber lainnya yang dapat merugikan pengguna internet.

Sebagai bagian dari implementasi kerja sama, media anggota AMSI akan mengacu pada **Panduan Jurnalisme Etis Anti-Pembajakan (Self-Regulatory Framework)**. Melalui panduan tersebut, media diharapkan tidak hanya menghindari promosi terhadap layanan ilegal, tetapi juga aktif mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menikmati film, musik, maupun konten digital melalui platform resmi yang legal dan aman.

Ketua Umum AMSI, Wahyu Dhyatmika, menilai media memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik dan arus informasi di ruang digital. Karena itu, menurutnya, media perlu mengambil peran aktif untuk memastikan pemberitaan tidak menjadi pintu masuk bagi masyarakat menuju situs pembajakan.

2. Dampak Pembajakan Digital DIrasakan Banyak Pihak

"AMSI memiliki pengaruh besar terhadap opini publik dan lalu lintas internet. Karena itu, kami mendorong praktik publikasi yang bertanggung jawab dengan meminimalkan segala bentuk pemberitaan maupun penyebaran tautan yang mengarah pada layanan konten ilegal. Media tidak boleh menjadi jembatan yang mengantarkan pembaca ke situs pembajakan," ujar Wahyu.

Hal senada disampaikan Ketua Umum BPI, Fauzan Zidni. Ia menegaskan bahwa dampak pembajakan digital tidak hanya dirasakan oleh perusahaan atau platform penyedia layanan streaming, tetapi juga seluruh pekerja kreatif yang berada di balik sebuah karya. Menurutnya, kolaborasi ini sejalan dengan upaya memperkuat ekonomi kreatif nasional yang tengah didorong pemerintah.

"Pembajakan digital bukan hanya merugikan para pemilik Hak Kekayaan Intelektual atas film, musik, dan video streaming, tetapi juga mencederai hak moral serta ekonomi para pencipta. Kami ingin mengubah fokus dari sekadar pelarangan menjadi dukungan nyata bagi ketahanan ekonomi nasional," kata Fauzan.

3. Bangun Perlindungan Terhadap Konten Digital

Dalam kerja sama ini, BPI dan AVISI juga akan menyediakan data, riset, serta berbagai informasi mengenai tren konsumsi konten digital dan dampak pembajakan bagi industri kreatif. Data tersebut nantinya dapat dimanfaatkan media anggota AMSI untuk menghasilkan laporan berbasis data yang lebih komprehensif dan edukatif.

Selain itu, media anggota AMSI berkomitmen tidak mencantumkan nama platform, domain, maupun tautan dari layanan yang telah dinyatakan ilegal oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), maupun BPI. Langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi eksposur terhadap situs pembajakan sekaligus mendorong masyarakat beralih ke layanan resmi.

Sekretaris Jenderal AVISI, Elvira Lestari, mengatakan perang melawan pembajakan digital membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar perlindungan terhadap karya kreatif Indonesia dapat berjalan lebih efektif.

4. Dampak Merugikan Konten Ilegal

"Setiap kali masyarakat mengakses konten melalui layanan ilegal, yang dirugikan bukan hanya platform streaming, tetapi juga para penulis, sutradara, aktor, musisi, dan seluruh pekerja kreatif di belakang sebuah karya. Karena itu, kami menyambut baik kolaborasi ini sebagai langkah nyata untuk meningkatkan kesadaran publik dan memperkuat perlindungan terhadap industri kreatif Indonesia," tutur Elvira.

Meski demikian, AMSI, BPI, dan AVISI menegaskan bahwa kerja sama ini tetap menjunjung tinggi kebebasan pers dan independensi redaksi. Ketiga organisasi juga membentuk **Forum Review Etika Konten** yang bersifat konsultatif dan non-punitif. Forum tersebut akan menjadi wadah evaluasi apabila ditemukan dugaan pelanggaran terhadap panduan anti-pembajakan oleh media anggota AMSI, dengan penyelesaiannya tetap melalui mekanisme internal organisasi.