Diperbarui: Diterbitkan:
Kapanlagi.com - Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, menciptakan momen bersejarah yang kelam pada Rabu (15/1/2025) setelah ditangkap dengan tuduhan pemberontakan. Kejadian ini menyusul kontroversi yang ia timbulkan dengan pengumuman darurat militer yang hanya bertahan enam jam pada Desember 2024. Dengan demikian, Yoon menjadi presiden pertama dalam sejarah Korea Selatan yang ditangkap saat masih menjabat.
Proses penangkapan Yoon tidaklah mudah. Dinas Keamanan Presiden (PSS) memberikan pengawalan ketat, didukung oleh para pengikut fanatiknya, sehingga pihak penyidik harus menghadapi berbagai rintangan. Namun, dalam upaya kedua, ratusan penyidik antikorupsi yang ditemani ribuan personel polisi berhasil menerobos kompleks kediamannya di Seoul.
Kejadian ini memicu perdebatan sengit di kalangan masyarakat dan parlemen. Banyak yang berpendapat bahwa penangkapan ini merupakan langkah untuk mengembalikan supremasi hukum, sementara para pendukung Yoon menganggapnya sebagai tindakan ilegal dan berlebihan. Ketegangan semakin meningkat, dan situasi politik di Korea Selatan semakin memanas.
Advertisement
Penangkapan Yoon Suk Yeol berlangsung dalam sebuah drama yang menegangkan, dibagi menjadi dua tahap yang penuh ketegangan. Percobaan pertama pada 3 Januari 2025 terhenti dalam kebuntuan berjam-jam antara penyidik dan pengawal presiden, namun upaya kedua pada 15 Januari membawa ratusan penyidik dan ribuan polisi ke lokasi.
Dengan tekad yang tak tergoyahkan, mereka menggunakan berbagai taktik, mulai dari memanjat tembok hingga memotong kawat berduri, demi memasuki kediaman resmi Yoon di Hannam
(Ayo ikuti saluran WhatsApp KapanLagi.com biar enggak ketinggalan update dan berita terbaru seputar dunia hiburan tanah air dan juga luar negeri. Klik di sini ya, Klovers!)
Pada Desember 2024, Yoon Suk Yeol mengejutkan seluruh negeri dengan pengumuman darurat militer, mengklaim bahwa langkah drastis ini diperlukan untuk melindungi Korea Selatan dari ancaman Korea Utara. Namun, keputusan kontroversial ini langsung memicu gelombang protes dari anggota parlemen dan masyarakat luas, yang dengan tegas menolak deklarasi tersebut melalui pemungutan suara.
Dalam waktu singkat, hanya enam jam setelah pengumumannya, Yoon terpaksa mencabut darurat militer itu. Kini, langkahnya yang impulsif itu berujung pada tuduhan pemberontakan, di mana ia dituduh menyalahgunakan kekuasaan presidennya untuk memobilisasi militer demi menekan suara parlemen.
Advertisement
Penangkapan Yoon telah mengundang gelombang protes yang mengguncang Korea Selatan, dengan ribuan orang berbondong-bondong berkumpul di depan kediaman presiden untuk mengekspresikan sikap mereka, baik mendukung maupun menolak langkah tersebut.
Partai Demokrat, yang merupakan oposisi utama, merayakan momen ini sebagai simbol kemenangan demokrasi, sementara para pendukung Yoon menilai penangkapan itu sebagai pelanggaran hukum yang mencolok. Mereka beranggapan bahwa tindakan penyidik merupakan bagian dari strategi politik untuk meruntuhkan Yoon dan mengganggu stabilitas pemerintahan.
Dinas Keamanan Presiden (PSS) menjadi garda terdepan dalam menjaga keselamatan Yoon selama momen krusial ini. Dalam upaya penangkapan yang pertama, mereka dengan sigap memasang kawat berduri dan barikade sebagai perisai pelindung.
Namun, saat upaya kedua dilakukan, mereka tampak lebih tenang tanpa memberikan perlawanan yang berarti. Seorang pejabat CIO mengungkapkan bahwa melalui negosiasi yang cermat dengan PSS, mereka berhasil mencegah terjadinya bentrokan besar yang bisa membahayakan banyak pihak.
Penangkapan Yoon mengguncang dunia politik dan hukum Korea Selatan, menciptakan gelombang besar yang bisa mengubah arah sejarah negara tersebut. Jika terbukti bersalah, ia berpotensi menghadapi hukuman mati atau penjara seumur hidup atas tuduhan pemberontakan yang serius.
Di tengah ketegangan ini, Mahkamah Konstitusi juga tengah menggelar sidang pemakzulan yang bisa berujung pada pemilihan presiden baru dalam waktu 60 hari, jika keputusan tersebut disetujui.
Proses hukum yang rumit ini diperkirakan akan memakan waktu berbulan-bulan, menjadikannya sebagai ujian monumental bagi supremasi hukum di Korea Selatan, terutama karena belum pernah terjadi sebelumnya presiden ditangkap saat masih menjabat.
Ia ditangkap dengan tuduhan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan setelah secara mengejutkan mengumumkan darurat militer pada bulan Desember 2024, sebuah langkah yang mengguncang stabilitas negara dan memicu berbagai reaksi di kalangan masyarakat.
Penangkapan ini terjadi dengan penuh ketegangan, melibatkan ribuan petugas kepolisian dan penyidik yang bekerja sama, serta negosiasi yang intens dengan Dinas Keamanan Presiden, menciptakan suasana yang mendebarkan dan penuh intrik.
Jika terbukti bersalah, ia menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat, yakni kemungkinan dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup yang akan membelenggu kebebasannya selamanya.
Sementara para pendukung Yoon menggelar aksi protes dengan semangat membara, pihak oposisi merayakan momen ini sebagai sebuah kemenangan yang gemilang bagi demokrasi.
Mahkamah Konstitusi kini bersiap untuk memberikan keputusan penting terkait pemakzulan, sementara penyidik memiliki tenggat waktu 48 jam untuk menahan Yoon sebelum mengajukan surat perintah baru.
(Ayo ikuti saluran WhatsApp KapanLagi.com biar enggak ketinggalan update dan berita terbaru seputar dunia hiburan tanah air dan juga luar negeri. Klik di sini ya, Klovers!)
(kpl/srr)
Advertisement
Tips Merebus Daun Ubi agar Cepat Empuk dan Tetap Kaya Manfaat
Link Twibbon Isra Miraj 2025, Desain Unik dan Gratis untuk Media Sosial
Momen Ahmad Dhani Kenalkan Al Ghazali Kepada Mantan Pacarnya Dulu, Ternyata Inspirasi Lirik Lagu Kangen
Panduan Cek Daya Tampung SNBP 2025, Langkah Penting Sebelum Pilih PTN
7 Potret Julian Jacob dengan Sang Putri yang Bikin Gemas, Disebut Netizen Bak Boneka