Wali Kota Bontang Dorong Penyusunan LPPD 2025 yang Lebih Akurat dan Akuntabel

Kapanlagi.com - Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, kembali mengingatkan pentingnya akurasi dan akuntabilitas dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 2025. Penegasan tersebut disampaikan saat menutup kegiatan Bimbingan Teknis dan Asistensi Penyusunan LPPD 2025 di Hotel Bintang Sintuk pada Kamis (4/12/2025).

Dalam kesempatan itu, Neni menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, mulai dari Bagian Pemerintahan Setda Bontang hingga narasumber dari Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri.

"Atas nama Pemerintah Kota Bontang saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam memastikan proses penyusunan LPPD Tahun 2025 berjalan lebih sistematis, akurat, dan sesuai ketentuan," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa LPPD merupakan instrumen penting bagi pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan otonomi daerah secara objektif, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Ruang kewenangan tersebut membawa tanggung jawab besar agar setiap langkah pemerintahan berjalan dalam kerangka akuntabilitas dan keterukuran kinerja," jelas Neni.

Tantangan Nilai LPPD dan Harapan Perbaikan

Selama dua hari kegiatan asistensi, peserta mendalami sejumlah regulasi yang diperbarui, termasuk penyempurnaan indikator melalui Permendagri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Neni juga menyoroti penurunan nilai LPPD Kota Bontang tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil terhadap EKPPD 2023, nilai LPPD 2024 mencapai 3.0659, turun 0.3131 poin dari tahun sebelumnya (3.379). Kota Bontang kini berada pada peringkat 6 di Kaltim dan 47 secara nasional.

"Kondisi ini harus menjadi alarm dan refleksi agar kita bekerja lebih cermat, lebih cepat, dan lebih terkoordinasi. Forum hari ini harus memastikan penurunan tersebut tidak terulang," tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya validasi data, pemahaman indikator, serta koordinasi antarperangkat daerah.

"LPPD adalah gambaran wajah Kota Bontang di hadapan pemerintah pusat. Maka sudah sewajarnya kita menyajikan wajah yang tertata, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan," pesannya.

Menutup sambutannya, Neni berharap asistensi tersebut menjadi pedoman nyata dalam penyusunan LPPD, bukan hanya formalitas.

"Pastikan setiap indikator dihitung dengan cermat, setiap data valid, dan setiap proses berjalan sesuai regulasi. Mari kita jaga LPPD sebagai instrumen yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan," tutupnya.