Rusak, Rumah Bung Tomo di Kawasan Cagar Budaya Malang Dipugar

1. Renovasi Harus Izin

© KapanLagi.com/Darmadi Sasongko

Sebelumnya, rumah tersebut pernah menjadi posko pemenangan Prabowo Subianto dan Sandiaga S Uno. Saat Sandiaga berkampanye ke Malang, juga sempat ke rumah tersebut dengan didampingi Ratna Sulistami Soestomo, anak keempat Bung Tomo.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Malang meminta penghentian sementara pembangunan tersebut. Pemilik selanjutnya diminta untuk datang ke Satpol PP guna menunjukkan izin pembangunannya.

"Satpol PP melakukan BAP guna memanggil pemiliknya untuk menunjukkan izin pemugarannya," kata Agung H Buana, Sekretaris Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Malang, Kamis (10/10).

Buana menjelaskan, bangunan tersebut berada di kawasan cagar budaya sehingga untuk melakukan renovasi dan pemugaran diwajibkan mengurus beberapa izin. Pemilik harus mengantongi surat keterangan KRK atau AP guna pengurusan IMB.

2. Arti Penting Rumah Ini

Khusus bangunan cagar budaya diharuskan mendapat rekomendasi dari Tim Cagar Budaya. Setelah lengkap baru mengajukan untuk IMB guna renovasi dan pemugaran.

Sementara dalam kasus Rumah Bung Tomo Jalan Idjen 6 Kota Malang belum ada permohonan permintaan rekomendasi kepada Tim Cagar Budaya Kota Malang.

"Arti penting rumah tersebut adalah bakas rumah tinggal Bung Tomo. Bahkan sebelum dimiliki Bung Tomo, rumah itu diduga pernah digunakan menyimpan Radio Nirom atau radio perjuangan ketika agresi Belanda," kata Buana.

Saat agresi Belanda I sempat Radio Nirom berpindah-pindah lokasi saat akan diselundupkan ke kawasan selatan Malang. Alat-alatnya diduga pernah disimpan dan disembunyikan di rumah tersebut.

3. Pemerintah Pusat Turun Mendalami

© KapanLagi.com/Darmadi Sasongko

Pemerintah Pusat melalui Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Trowulan turut mendalami tentang riwayat rumah tersebut. Tim beranggota tiga orang diturunkan untuk menyajikan fakta-fakta tentang keterkaitan rumah tersebut dengan Bung Tomo.

"Kalau bangunan ini dianggap memiliki nilai penting, Pemerintah Pusat akan turun tangan, tetapi kalau memang tidak akan diserahkan penanganannya kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kota," kata Wicaksono Dwi Nugroho, Arkeolog BPCB Trowulan di Malang.

Pemerintah Pusat, kata Wicaksono, memiliki atensi terhadap rumah-rumah warisah para tokoh nasional. Sehingga perlu dilakukan pengecekan tentang kebenaran dan nilai sejarah rumah tersebut.

Pihaknya tidak akan overlap dengan kewenangan masing-masing dengan pekerjaan ini. Karena hanya akan menyajikan fakta dan kajian tentang rumah tersebut sebelum diserahkan untuk mengambil kebijakan lanjutan.

Langkah tersebut juga pernah dilakukan dalam mengamankan situs cagar budaya yang pernah ditinggali atau menjadi tempat penting bagi tokoh penting nasional.