Kapanlagi.com - Mulai 1 Januari 2025, Indonesia akan memasuki era baru dalam perpajakan! Pemerintah secara resmi mengumumkan penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% untuk barang dan jasa yang tergolong mewah. Kebijakan ini juga beriringan dengan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan diambil sebagai langkah strategis untuk menjaga konsistensi prinsip tarif tunggal dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Namun, keputusan ini tak lepas dari berbagai pertanyaan di masyarakat, terutama mengenai bagaimana skema perhitungan pajak ini akan berfungsi dan dampaknya terhadap harga barang-barang mewah. Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa kebijakan baru ini tetap berpegang pada prinsip single tariff yang diatur dalam UU HPP.
Dalam artikel ini, kita akan mengupas tuntas bagaimana skema baru ini bekerja, langkah-langkah yang perlu diambil untuk menghitung pajak dengan tepat, serta kategori barang apa saja yang akan terkena imbas dari kebijakan ini. Simak penjelasan berikut agar Anda lebih siap menghadapi perubahan yang akan datang.
Mulai tahun 2025, Indonesia akan menerapkan kebijakan baru berupa Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar 12% yang akan dikenakan secara penuh pada barang-barang mewah.
Kebijakan ini, yang bertujuan untuk menjaga prinsip tarif tunggal sesuai dengan UU HPP, mencakup berbagai kategori barang yang telah ditentukan, seperti hunian megah, kendaraan udara, dan kapal pesiar mewah.
Menurut Prianto Budi Saptono, Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute, meski tarifnya tunggal, penghitungan pajak untuk barang non-mewah tetap dilakukan dengan metode nilai lain 11/12 dari nilai transaksi.
Kategori barang mewah ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2023, menandai langkah signifikan dalam pengaturan pajak di tanah air.
Penerapan tarif 12% ini menggunakan skema DPP yang diatur dalam PMK Nomor 131 Tahun 2024. Skema ini membagi penghitungan pajak menjadi dua kategori utama:
Sebagai contoh, jika nilai transaksi barang mewah adalah Rp1.000.000, maka PPN-nya dihitung sebagai berikut:
Skema ini memastikan bahwa meskipun tarifnya sama, jum
Untuk menghitung PPN 12% pada barang mewah, berikut langkah-langkahnya:
Dengan langkah ini, total harga rumah menjadi Rp39,6 miliar, termasuk semua pajak yang berlaku.
Kebijakan ini juga mengatur masa transisi khusus untuk pengusaha retail. Berdasarkan PMK Nomor 131 Tahun 2024, masa transisi berlaku pada Januari 2025. Selama masa ini:
Mulai Februari 2025, semua transaksi barang mewah dikenakan tarif penuh 12% berdasarkan harga jual atau nilai impor tanpa penyesuaian. Masa transisi ini bertujuan memberikan waktu adaptasi bagi pelaku usaha terhadap aturan baru.
Barang mewah yang dikenakan PPN 12% diatur secara rinci dalam PMK Nomor 15 Tahun 2023, dengan empat kategori utama:
Setiap kategori memiliki tarif PPnBM tambahan yang berbeda, mulai dari 20% hingga 75%, tergantung jenis barang.
Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk memastikan prinsip tarif tunggal dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) tetap konsisten, sekaligus memaksimalkan penerimaan pajak dari konsumsi barang-barang mewah.
Untuk barang non-mewah, pajak pertambahan nilai (PPN) dikenakan dengan tarif yang menarik, yakni 12% dari nilai yang dihitung dengan cara unik: 11/12 dari harga jual atau nilai impor.
Harga barang-barang mewah kini dipastikan akan melambung tinggi akibat penerapan tambahan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
Semua barang mewah yang termasuk dalam kategori PMK Nomor 15 Tahun 2023 kini harus siap-siap dikenakan pajak yang cukup signifikan, yakni PPN sebesar 12% ditambah dengan PPnBM.