Apa Itu Darurat Sipil? Begini Penjelasan Beserta Risikonya di Tengah Pandemi Corona Covid-19

Selasa, 31 Maret 2020 16:55 Penulis: Dhia Amira
Apa Itu Darurat Sipil? Begini Penjelasan Beserta Risikonya di Tengah Pandemi Corona Covid-19
Presiden Jokowi (credit: instagram.com/jokowi)


Kapanlagi Plus - Saat ini wabah virus corona semakin mengkhawatirkan di Indonesia, walau begitu masih banyak masyarakat yang tetap melakukan kegiatan di luar tanpa menghiraukan adanya perintah bahaya dari virus corona. Di samping itu, Presiden Joko Widodo masih belum bisa mengeluarkan perintah untuk melakukan darurat sipil. Apa itu darurat sipil ?

Darurat sipil merupakan suatu tingkatan dalam suatu bahaya yang ada di Indonesia. Saat ini Indonesia memiliki 3 tingkatan dalam darurat, menurut undang-undang PERPU tentang keadaan bahaya Indonesia memiliki keadaan darurat yaitu, darurat sipil, darurat militer dan juga keadaan perang.

Dilansir dari berbagai sumber, inilah penjelasan tentang darurat sipil beserta dengan risikonya.

 

 

 

 

 

1. Darurat Sipil

Perintah darurat sipil masuk dalam undang-undang peraturan pemerintah pengganti nomor 23 tahun 1959 pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa:

Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang, apabila:

Keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau di sebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa.

Ini menyatakan bahwa, bila darurat sipil dilaksanakan maka, perintah untuk melakukan lockdown secara wilayah tidak dilakukan oleh pemerintah daerah tetapi oleh panglima tertinggi di Indonesia yaitu presiden. Ini akan dilakukan bila keadaan di Indonesia tidak bisa lagi dikendalikan dengan baik dan mengancam keselamatan negara dan masyarakat yang ada di dalamnya.

2. Perlukah Melakukan Darurat Sipil

Pada rapat arahan yang dilakukan pada (30/03/2020) Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa, beliau meminta kebijakan pembatasan sosial secara besar, lakukan physical distancing lebih ketat, disiplin dan lebih efektif lagi serta perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil.

Dalam hal ini Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah untuk mengawasi kegiatan social distancing yang dilakukan oleh masyarakat, karena masih banyak masyarakat yang melakukan kegiatan di luar rumah padahal keadaan virus corona semakin hari semakin tinggi jumlah masyarakat yang positif.

Jokowi juga berpesan bahwa, "Saya juga meminta dan pastikan bahwa apotek dan toko-toko penyuplai kebutuhan pokok bisa tetap buka untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan jaga jarak yang ketat".

Dilansir dari Kompas TV, juru bicara presiden Fadjroel rachman menyampaikan maksud dari perintah yang di berikan oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat arahan tadi malam. Fadjroel rachman mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo memiliki prinsip dalam memberikan arahan.

"Asas bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, lalu prinsip yang kedua yaitu konstitusi undang- undang 1945 dan kemudian yang ke tiga undang-undang no. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan kemudian undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang undang-undang karantina. Adapun penerapan tentang darurat sipil itu hanya menjadi langkah terakhir apabila pembatasan sosial berskala besar ditambah pendisiplinan hukum ini tidak berjalan sebagaimana mestinya," ucap Fadjroel Rachman.

Hal ini berarti darurat sipil perlu dilakukan bila semua arahan dan pendisiplinan hukum tidak berjalan dengan baik dan tidak mengurangi tingkat penularan virus corona di Indonesia.

3. Risiko Bila Darurat Sipil Dilakukan

Adapun risiko yang akan dirasakan bila darurat sipil benar-benar dilakukan, pada pasal 8 ayat 1 menyatakan bahwa, selama keadaan darurat sipil berlangsung, ketentuan-ketentuan dalam Bab ini berlaku untuk wilayah atau sebagian wilayah Negara Republik Indonesia yang dinyatakan dalam keadaan darurat sipil.

Pada pasal 10 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa,

Penguasa darurat sipil daerah berhak mengadakan peraturan-peraturan yang dianggap perlu untuk kepentingan ketertiban umum atau untuk kepentingan keamanan daerahnya, yang menurut perundang-undangan pusat boleh diatur dengan peraturan yang bukan perundang-undangan pusat.

Penguasa darurat sipil pusat berhak mengadakan segala peraturan-peraturan yang dianggap perlu untuk kepentingan ketertiban umum dan untuk kepentingan keamanan.

Dari pasal di atas dapat terlihat bahwa bila adanya perintah untuk melakukan darurat sipil maka peraturan-peraturan yang di berikan oleh pemerintah pusat maupun daerah adalah hal yang wajib kita laksanakan.

Lalu pada pasal 12 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa,

Di daerah yang menyatakan dalam keadaan darurat sipil, setiap pegawai negeri wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh penguasa darurat sipil, kecuali apabila ada alasan yang sah untuk tidak memberikan keterangan-keterangan itu.

Kewajiban memberikan keterangan ditiadakan, jika orang yang bersangkutan, istri/suaminya atau keluarganya dalam keturunan lurus atau keluarganya sampai cabang kedua, dapat dituntut karena keterangan itu.

Lalu pada pasal 14 menyatakan bahwa,

Penguasa darurat sipil berhak atau dapat-menyuruh atas namanya pejabat-pejabat polisi atau pejabat-pejabat pengusut lainnya atau menggeledah tiap-tiap tempat, sekalipun bertentangan dengan kehendak yang mempunyai atau yang menempatinya, dengan menunjukkan surat perintah umum atau surat perintah istimewa.

Pejabat yang memasuki, menyelidiki atau yang mengadakan penggeledahan tersebut dibuat laporan pemeriksaan dan menyampaikan kepada penguasa darurat sipil.

Dari pasal 12 dan 14 menyatakan bahwa bila adanya kegiatan darurat sipil maka setiap gerak masyarakat akan di batasi dan perlu adanya pernyataan yang jelas dalam melakukan kegiatan di luar. Penguasa darurat sipil juga dapat menggeledah tempat-tempat yang diharuskan dengan hanya menunjukkan surat perintah atau surat istimewa.

Itulah beberapa penjelasan dan risiko yang terjadi bila negara Indonesia melakukan darurat sipil. Sebelum akhirnya pemerintah Indonesia mengeluarkan perintah untuk melakukan darurat sipil, ada baiknya kita untuk tetap melakukan social distancing ya KLovers, untuk mengurangi angka penularan virus corona. Dan Indonesia kembali stabil serta membaik secepat mungkin.

(kpl/dhm/gen)

Editor:

Dhia Amira



MORE STORIES




REKOMENDASI