Isu Pungli Sertifikasi Halal Kembali Disorot, ALPHI Minta Klarifikasi Objektif

Diperbarui 16 Februari 2026 14:11 WIB

Kapanlagi.com - Isu dugaan pungutan liar dalam proses sertifikasi halal kembali menjadi perhatian publik setelah beredarnya potongan video rapat yang membahas biaya untuk pelaku usaha. Perbincangan ini mencuat pada awal 2026 dan memicu beragam tafsir mengenai angka-angka biaya yang disebutkan dalam forum tersebut.

Menanggapi polemik itu, Asosiasi Lembaga Pemeriksa Halal Indonesia atau ALPHI menilai perlu ada klarifikasi objektif berbasis regulasi yang berlaku. Organisasi ini menegaskan bahwa seluruh proses sertifikasi halal berada dalam pengawasan pemerintah dan tidak bisa digeneralisasi sebagai pungli tanpa verifikasi menyeluruh.

Simak Juga Berita Lain yang Nggak Kalah Hot!!!

Art Jakarta Papers 2026 Sukses Digelar, Fokus Eksplorasi Seni Berbasis Kertas

1. Posisi LPH dalam Skema Sertifikasi Halal

Dalam sistem jaminan produk halal nasional, Lembaga Pemeriksa Halal merupakan salah satu entitas resmi yang memiliki peran spesifik dalam proses audit. LPH tidak berdiri sendiri karena mekanismenya terhubung dengan BPJPH dan Komisi Fatwa MUI sesuai amanat undang-undang.

Setiap lembaga yang beroperasi wajib melalui proses akreditasi serta memenuhi standar auditor dan prosedur pemeriksaan yang telah ditetapkan. Dengan struktur tersebut, ruang gerak LPH berada dalam koridor regulasi yang jelas dan terukur.

Tuduhan pelanggaran, apabila ada, seharusnya diproses melalui mekanisme pengawasan resmi. Pendekatan ini dinilai lebih tepat dibandingkan membangun opini publik tanpa konfirmasi langsung kepada pihak terkait.

CRAVIER 2026 Kembali Digelar, Tiket Early Bird Sold Out dalam Hitungan Jam

(Andre Taulany resmi menikah dengan Amanda Rigby, akadnya intimate)

2. Rincian Struktur Biaya yang Berlaku

Dalam skema sertifikasi halal reguler, terdapat komponen Biaya Layanan Umum yang menjadi bagian dari penerimaan negara melalui BPJPH. Besaran biaya berbeda tergantung kategori usaha, mulai dari mikro hingga besar, serta jumlah produk atau lokasi produksi.

Di luar itu, terdapat biaya pemeriksaan yang mencakup audit, operasional, transportasi, hingga akomodasi apabila lokasi berada di luar kota. Nominal biaya bisa meningkat ketika usaha memiliki lebih dari satu outlet atau fasilitas produksi.

Karena itu, angka yang terlihat besar sering kali merupakan akumulasi dari berbagai komponen teknis, bukan satu jenis biaya tunggal. Pemahaman menyeluruh terhadap struktur ini menjadi kunci agar tidak terjadi kesimpulan yang keliru.

Art Jakarta Papers 2026 Sukses Digelar, Fokus Eksplorasi Seni Berbasis Kertas

3. Sorotan Angka dan Pentingnya Klarifikasi

Angka miliaran rupiah yang sempat ramai diperbincangkan disebut berasal dari perhitungan total berbagai kebutuhan usaha, termasuk pelatihan dan perizinan tambahan di luar audit halal. Biaya seperti pelatihan penyelia halal, pengujian laboratorium, hingga jasa konsultan dapat masuk dalam perhitungan pelaku usaha.

ALPHI menekankan bahwa pembayaran pemeriksaan halal dilakukan melalui sistem resmi dan tidak langsung ke rekening LPH. Mekanisme tersebut bahkan membuat lembaga pemeriksa harus menalangi biaya operasional sebelum pencairan dilakukan.

Organisasi ini menyatakan terbuka terhadap evaluasi dan pengawasan sepanjang dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Di tengah dinamika ini, publik diharapkan dapat menyikapi isu sertifikasi halal secara proporsional dengan merujuk pada data dan regulasi yang sah.

CRAVIER 2026 Kembali Digelar, Tiket Early Bird Sold Out dalam Hitungan Jam

(Marion Jola resmi tunangan dengan Dennis Talakua.)

Berita Foto