1. Latar Belakang Larangan WhatsApp di Pemerintahan

Pelarangan WhatsApp dan aplikasi perpesanan lainnya baru-baru ini diumumkan sebagai respons terhadap hasil tinjauan mendalam yang dipimpin oleh Emma Martins, mantan Komisaris Perlindungan Data Kepulauan Channel.

Tinjauan ini mengungkapkan adanya kebingungan mengenai aturan penyimpanan dan penghapusan data yang berlaku untuk aplikasi tersebut. Di tengah pandemi, penggunaan WhatsApp melonjak drastis karena banyak staf yang bekerja dari rumah dalam kondisi yang menantang.

Namun, dengan berakhirnya masa krisis ini, banyak pihak mulai menyadari perlunya perombakan besar-besaran untuk meningkatkan tata kelola komunikasi.

Terlebih lagi, penyelidikan terkait Covid-19 di Inggris Raya mengungkap bahwa sejumlah pesan penting, termasuk dari mantan Menteri Pertama Nicola Sturgeon, telah dihapus, yang memicu gelombang kritik dari oposisi dan masyarakat luas.

2. Rincian Kebijakan Baru

Forbes baru saja mengumumkan kebijakan revolusioner yang melarang penggunaan aplikasi perpesanan non-korporat dalam semua urusan pemerintahan, dengan langkah tegas untuk mengkonfigurasi ulang perangkat pemerintah agar tak lagi mendukung aplikasi seperti WhatsApp, Signal, atau Facebook Messenger.

"Setiap aspek pemerintahan harus dilakukan melalui sistem yang aman dan terintegrasi, sehingga informasi dapat dibagikan dengan tepat," tegas Forbes.

Dalam upaya ini, aplikasi yang direkomendasikan meliputi Teams dan email resmi pemerintah.

Tak hanya itu, penggunaan perangkat pribadi untuk kepentingan pekerjaan juga dilarang, dan pemerintah Skotlandia berkomitmen untuk memberikan pelatihan kepada staf demi memastikan semua aturan baru ini diikuti dengan baik.

3. Kritik terhadap Kebijakan Selama Pandemi

Di tengah pandemi, sejumlah pejabat Skotlandia menghadapi sorotan tajam akibat penghapusan pesan-pesan yang dianggap melanggar kode etik menteri.

Sandesh Gulhane, anggota Partai Konservatif Skotlandia, menegaskan bahwa langkah ini berpotensi mengaburkan transparansi yang seharusnya dijunjung tinggi.

Laporan penyelidikan pun mengungkapkan ironi di balik kebijakan yang seharusnya mencatat poin-poin penting dari percakapan di aplikasi perpesanan, di mana kenyataannya, tidak ada bukti konsistensi dalam penerapannya.

Emma Martins menambahkan, kebijakan tersebut tidak menjamin praktik tata kelola yang memadai, menimbulkan kekhawatiran akan akuntabilitas di kalangan pejabat publik.

4. Dampak pada Tata Kelola Pemerintahan

Langkah inovatif yang diambil oleh pemerintahan Skotlandia ini diprediksi akan mengubah wajah tata kelola informasi secara signifikan. Dengan penerapan sistem yang lebih aman dan transparan, diharapkan risiko kehilangan data vital dapat ditekan seminimal mungkin.

Namun, di balik harapan tersebut, tantangan juga mengintai, seperti kebutuhan mendesak untuk melatih kembali staf pemerintah agar dapat beradaptasi dengan sistem baru.

Tak hanya itu, kekhawatiran muncul mengenai kemungkinan terjadinya keterlambatan dalam komunikasi akibat peralihan menuju struktur yang lebih sistematis.

Meski demikian, para pendukung kebijakan ini melihatnya sebagai langkah bertanggung jawab dari pemerintah untuk mencegah terulangnya masalah serupa di masa depan.

5. Respons Publik

Pengumuman terbaru dari pemerintah Skotlandia telah memicu reaksi beragam di kalangan masyarakat dan politisi; ada yang menyambut baik langkah untuk memperkuat akuntabilitas, sementara yang lain menganggapnya terlambat.

Forbes melaporkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus menyempurnakan kode etik menteri demi menjamin transparansi, termasuk penunjukan penasihat independen yang akan menyelidiki dugaan pelanggaran.

Tak hanya itu, ke depan, mereka juga akan merilis pedoman baru dan memperbarui sistem keamanan informasi untuk memastikan setiap pihak mematuhi aturan yang telah ditetapkan.

6. Mengapa Pemerintah Skotlandia melarang WhatsApp?

Larangan ini dihadirkan sebagai langkah strategis untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan informasi pemerintah.

Hasil penyelidikan terkait Covid-19 mengungkapkan fakta mencengangkan: sejumlah pejabat diduga telah menghapus pesan-pesan krusial yang seharusnya menjadi bahan pertanggungjawaban.

7. Aplikasi apa yang direkomendasikan oleh Pemerintah Skotlandia?

Pemerintah mengajak semua pihak untuk memanfaatkan Microsoft Teams dan email resmi sebagai sarana komunikasi utama dalam urusan pemerintahan, demi meningkatkan efisiensi dan transparansi.

8. Apa kritik utama terhadap kebijakan ini?

Beberapa pihak menganggap langkah ini datang terlambat, dan mereka menyoroti penghapusan pesan-pesan selama pandemi sebagai bukti nyata kurangnya transparansi di masa lalu yang perlu diperbaiki.

9. Bagaimana dampak kebijakan ini terhadap tata kelola pemerintahan?

Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat keamanan dan meningkatkan transparansi, meskipun akan ada tantangan dalam bentuk transisi dan kebutuhan untuk pelatihan ulang bagi para staf pemerintah.